TARAKAN — Rapat evaluasi Komisi III DPRD Kota Tarakan mengungkap potensi masalah pada penyaluran Biosolar di tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Anggota Komisi III, Randy Ramadhana Erdian, menyatakan pasokan dari Pertamina sejatinya dinilai cukup. Namun, kelangkaan tetap terjadi di lapangan, sehingga mekanisme distribusi menjadi sorotan utama.
"Menurut info Pertamina pada dasarnya suplai mereka itu sudah cukup. Nah, tapi kan masih terjadi kelangkaan. Ini masalahnya di mana?" ujarnya.
DPRD menyoroti perbedaan signifikan antara angka kebutuhan BBM Tarakan yang berkisar puluhan ribu ton per tahun dengan realisasi distribusi yang dilaporkan hanya sekitar 15 ribu ton. Randy menegaskan selisih data ini tidak bisa diabaikan karena menentukan akar persoalan.
"Artinya memang tidak sampai bagi duanya. Tapi kan kalau kita lihat, kita dengar laporan dari Pertamina, mungkin juga Pertamina punya data bahwa artinya sebenarnya distribusi Solar itu sudah cukup. Tapi kan kenapa langka? Nah, ini yang mau kita cari ke mana," terangnya.
Meski demikian, DPRD belum menyimpulkan adanya penyimpangan. Namun, kemungkinan kebocoran atau persoalan lain dalam proses penyaluran setelah BBM keluar dari jalur pasokan utama perlu diperiksa secara mendalam.
Langkah konkret yang akan didorong DPRD adalah memastikan seluruh kendaraan penerima Biosolar memiliki barcode. Data ini menjadi dasar verifikasi kuota kendaraan penerima subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Yang pertama kita minta dari pengusaha-pengusaha truk itu harus memiliki barcode dulu. Yang belum memiliki barcode segera nanti berhubungan dengan Pertamina," jelas Randy.
Kebijakan ini dinilai krusial untuk menjamin subsidi tepat sasaran dan mencegah potensi penyaluran ke kendaraan yang tidak berhak. Dewan menduga pendistribusian dari SPBU yang belum tepat sasaran menjadi penyebab utama kelangkaan di lapangan.
Ketua DPC Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Tarakan, Efri, mengungkapkan kelangkaan Biosolar kerap terjadi mulai tanggal 26 hingga awal bulan berikutnya. Kondisi ini berdampak langsung pada operasional armada yang setiap hari mendukung distribusi barang dari pelabuhan.
"Informasi dari teman-teman yang biasa ngantri itu tanggal 26 ke atas kadang-kadang enggak ada. Sampai tanggal 1, tanggal 2. Nanti di awal bulan biasanya teman-teman koordinasi dengan SPBU, sudah ada belum BBM," sebutnya.
Ketika Biosolar tidak tersedia, pengusaha terpaksa menggunakan BBM non-subsidi agar kewajiban pengangkutan tetap berjalan. Efri menyebut sekitar 170 kendaraan terdaftar terdampak dan biaya operasional meningkat, meski pengusaha berupaya menahan agar tidak membebani tarif distribusi ke masyarakat.
DPRD menilai persoalan ini semakin krusial karena kebutuhan BBM Tarakan diprediksi meningkat seiring berlangsungnya sejumlah proyek pembangunan, baik dari APBD maupun APBN. Dewan berencana berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk memeriksa komponen BBM dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek.
"Yang penting kuota BBM kita cukup sehingga nanti proses pembangunannya itu tidak terhambat. Itu yang kita khawatirkan juga," tuturnya.
Monitoring terhadap distribusi Biosolar subsidi akan segera dilakukan bersama tim pengawasan untuk memastikan kelangkaan tidak berulang dan pembangunan di Tarakan tidak terganggu.