KALIMANTAN UTARA — Wahyu Ario Pratomo, akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada pencapaian fisik semata dalam memulihkan wilayah pascabanjir dan longsor. Menurut dia, pemulihan baru bermakna jika masyarakat mampu menghidupi diri mereka kembali secara normal.
"Ukuran keberhasilan pemulihan tidak boleh berhenti pada berapa rumah yang selesai dibangun atau berapa kilometer jalan yang telah diperbaiki," kata Wahyu kepada wartawan, Senin (7/9).
Wahyu menekankan bahwa rumah permanen yang berdiri tidak otomatis menuntaskan persoalan. Ia mengingatkan bahwa warga yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana tetap berada dalam situasi rentan meski atap di atas kepala mereka sudah diperbaiki.
"Kalau rumah selesai tetapi warga kehilangan sumber penghidupan, maka secara substantif proses pemulihan belum selesai," ujarnya.
Ia menilai penekanan Gibran agar pemulihan menyentuh sektor pendidikan, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi adalah arah kebijakan yang tepat. Menurut Wahyu, hunian baru wajib dibarengi ketersediaan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga pusat kegiatan ekonomi.
Wahyu merujuk pada kunjungan Gibran ke Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Selatan pada Jumat (4/9) sebagai momentum evaluasi. Di Aek Parombunan, sebagian hunian tetap telah diserahterimakan kepada warga, sementara unit lain masih dalam tahap pembangunan.
Di Tapanuli Selatan, pemerintah disebut masih mendorong percepatan hunian permanen bagi warga yang tengah berada dalam masa transisi. Wahyu menilai proses yang berjalan di lapangan itu harus diiringi dengan jaminan bahwa warga tidak kehilangan akses terhadap sumber penghidupan.
Sebelumnya, Gibran meminta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) Sumatera Utara bergerak cepat menyelesaikan kendala warga selama masa transisi. Ia menegaskan pejabat daerah adalah ujung tombak pelaksanaan di lapangan.
"Pejabat daerah adalah ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Turun langsung ke lapangan, cek apa yang masih kurang, cek kondisi warga," kata dia.
Gibran menginstruksikan agar kebutuhan dasar, hunian, akses layanan publik, hingga pemulihan mata pencaharian masyarakat ditangani langsung di lapangan. Ia juga meminta pemerintah daerah tidak membiarkan warga menunggu terlalu lama dan setiap persoalan segera dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
Wahyu berharap kunjungan tersebut menjadi dasar untuk memastikan rekonstruksi tidak sekadar mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi membangun masyarakat yang lebih aman dan tangguh menghadapi risiko serupa di masa depan.