TARAKAN — Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tidak mengendurkan pengawasan usai Pemilu dan Pemilukada. Di luar tahapan pemilu, lembaga itu tetap menjalankan mandat pencegahan lewat konsolidasi bersama berbagai elemen masyarakat.
Dasar pelaksanaannya adalah Pasal 94 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Regulasi itu menugaskan Bawaslu melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu melalui pemetaan potensi kerawanan serta peningkatan partisipasi masyarakat sejak dini.
Peserta yang dilibatkan mencakup sesama penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, partai politik, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, komunitas pemuda, dan elemen masyarakat sipil. Forum itu dipakai sebagai ruang dialog interaktif untuk bertukar informasi dan membangun kolaborasi.
Anggota Bawaslu Kota Tarakan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), A. Muh. Saifullah, menyebut konsolidasi demokrasi sebagai jalan memperkuat kemitraan pengawasan sekaligus memperoleh deteksi dini terhadap persoalan kepemiluan.
"Melalui konsolidasi demokrasi, Bawaslu Kota Tarakan berupaya memperoleh pandangan masyarakat secara langsung serta informasi mengenai dinamika, tantangan, dan potensi kerawanan yang berkembang dalam praktik demokrasi lokal. Hasil pemetaan ini akan menjadi pijakan dasar bagi Bawaslu dalam merumuskan kebijakan pengawasan, strategi pencegahan, serta penguatan tata kelola pemilu ke depan," ungkap Saifullah.
Dari rangkaian kegiatan itu, Bawaslu memetakan sejumlah isu mendasar. Enam di antaranya menonjol:
Isu-isu itu dibahas bersama peserta forum, bukan hanya di internal lembaga pengawas. Bawaslu Tarakan memakai masukan dari peserta sebagai bahan merumuskan strategi pencegahan ke depan.
Satu agenda yang tercatat adalah pertemuan silaturahmi Bawaslu Kota Tarakan bersama Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Pemuda Dayak Provinsi Kalimantan Utara pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pertemuan itu menjadi wadah pertukaran gagasan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menyongsong Pemilu 2029.
Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto, menegaskan pada masa non-tahapan pemilu komunikasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan tetap dijalin. Menurutnya, menjaga kualitas demokrasi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, pemerintah, dan aparat keamanan.
"Bagaimana kita mempunyai visi yang sama dalam menjaga kondusifitas pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, menghargai perbedaan dalam pesta demokrasi, sehingga tercipta demokrasi yang baik, aman, dan damai, khususnya di Kota Tarakan," ujar Riswanto.
Ketua DPW Perpedayak Kaltara, M. Jakir, menyatakan dukungan penuh terhadap tugas dan peran Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang demokratis serta mencegah konflik maupun pelanggaran pemilu. Jakir juga menyoroti pentingnya menjaga nilai adat dan budaya sebagai sarana pemersatu masyarakat.
Riswanto berharap pertemuan dengan Perpedayak tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Ia ingin kolaborasi antara Bawaslu Tarakan dan elemen masyarakat sipil berlanjut hingga tahapan pemilu mendatang.
"Harapan kami, pertemuan ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal agar ke depan kita dapat berkolaborasi dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan. Mari bersama-sama menjaga kondusifitas demokrasi yang damai, aman, dan tentram, serta menciptakan demokrasi yang sehat," tutup Riswanto.