TANJUNG SELOR — Penerapan PKAA di Kalimantan Utara berjalan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Sekprov Kaltara Denny Harianto memaparkan hal itu di hadapan rombongan Pemprov NTT yang datang untuk studi tiru, Kamis (22/10).
Rombongan NTT dipimpin Wagub Johni Asadoma. Kedatangan mereka disambut langsung di Kantor Gubernur Kaltara. Pemprov NTT ingin melihat bagaimana Kaltara mengelola pajak atas kendaraan yang beroperasi di perairan.
PKAA Melekat pada Syarat Laik Operasi Speedboat
Denny menjelaskan, PKAA tidak berdiri sendiri. Pungutan itu diintegrasikan dengan sistem Standar Pelayanan Minimum (SPM) tahunan yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kaltara. Persyaratan teknis laik operasi ditetapkan Dinas Perhubungan.
"Speedboat yang akan beroperasi harus memenuhi SPM dan lulus uji laik operasi. Pelunasan PKAA menjadi salah satu syarat untuk memperoleh SPM," jelas Denny dalam pertemuan tersebut.
Dengan skema itu, pemilik speedboat tidak bisa mengurus izin operasi tanpa lebih dulu menyelesaikan kewajiban pajaknya. Regulasi, mekanisme, hingga titik integrasi dengan instansi lain menjadi bagian yang dipelajari rombongan NTT.
62 Unit Speedboat Sudah Lunasi Pajak, Kas Daerah Bertambah Rp176,8 Juta
Sepanjang 2025, penerimaan PKAA menambah kas daerah Kaltara sebesar Rp176.893.250. Angka itu berasal dari 70 unit kendaraan di atas air yang terdata sebagai objek pajak.
Dari jumlah tersebut, 62 unit atau sekitar 89 persen telah melunasi kewajiban. Sisanya masih dalam proses penyelesaian.
"Dari 70 unit yang terdata, sebanyak 62 unit sudah melunasi pajaknya. Ini menjadi bagian dari upaya kita mengoptimalkan pendapatan daerah," kata Denny.
Harapan Kerja Sama Kaltara–NTT
Denny berharap kunjungan itu menjadi awal kerja sama yang saling menguntungkan kedua provinsi. Pertukaran pengalaman pengelolaan pendapatan daerah disebut sebagai salah satu fokus.
Pemprov Kaltara juga mendorong agar pertemuan ditindaklanjuti lewat rencana kerja bersama yang terukur dan berkelanjutan. Belum ada jadwal konkret soal tindak lanjut tersebut.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat dan cinderamata khas masing-masing daerah. Kaltara memberikan singal atau ikat kepala khas daerah, sementara NTT menyerahkan kain tenun. Kedua delegasi lalu makan siang bersama.
