KALIMANTAN UTARA — Pengprov PBSI Nusa Tenggara Barat menggelar Musyawarah Provinsi VI 2026 di Mataram pada 30 Oktober mendatang, dengan agenda utama laporan pertanggungjawaban dan pemilihan ketua umum periode 2026-2030. Sembilan pengurus kabupaten dan kota se-NTB memegang hak suara, sementara Lombok Utara hanya berstatus peninjau karena kepengurusannya belum aktif.
Ketua Pengprov PBSI NTB Alfian Eikman menyebut Musprov kali ini bakal dihadiri Pengurus Pusat PBSI, pengurus kabupaten dan kota, perwakilan pemerintah daerah, serta KONI Provinsi NTB. Satu daerah dipastikan tidak ikut memilih.
"Ada sembilan (9) Pengurus Kabupaten dan Kota PBSI se-NTB yang direncanakan hadir. Sementara satu Kabupaten yakni Kabupaten Lombok Utara kepengurusannya tidak aktif atau belum ada kepengurusannya yang baru sehingga tidak memiliki hak suara dan hanya menjadi peserta peninjau saja," ujar Alfian kepada wartawan, Selasa 20 Oktober 2026.
LPJ 2022-2026 dan Pemilihan Ketua Umum Jadi Agenda Inti
Dua agenda wajib mengisi Musprov: penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengprov PBSI NTB periode 2022-2026 dan pemilihan Ketua Umum untuk periode 2026-2030. Alfian menegaskan hak suara sepenuhnya berada di tangan sembilan pengurus kabupaten dan kota.
"Ketua Umum Pengprov PBSI itu nanti akan dipilih oleh sembilan (9) Pengurus Kabupaten dan Kota se-NTB sebagai pemilik suara dalam Musprov tersebut," kata pria yang juga berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram itu.
Pertama Kali Kirim Satu Tim Penuh ke PON 2024
Selama memimpin, Alfian mencatat sejumlah capaian yang ia nilai paling menonjol. Salah satunya keberangkatan satu tim penuh ke PON XXI Aceh-Sumut 2024, yang menurutnya baru pertama kali terjadi dalam sejarah PBSI NTB.
Sebelumnya, pada Agustus 2023, NTB keluar sebagai juara umum Pra-PON Wilayah IV. Catatan itu menjadi fondasi keberangkatan penuh ke pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut.
Penghargaan PP PBSI untuk Wilayah Indonesia Timur
PBSI NTB juga menerima penghargaan langsung dari PP PBSI pada 2023 untuk kawasan Indonesia Timur. Alfian menyebut dasar penilaiannya adalah kenaikan jumlah atlet berdasarkan Sistem Informasi PBSI.
"Kita juga paling tinggi kenaikan jumlah atlet berdasarkan Sistim Informasi PBSI. Kita mendapatkan penghargaan langsung dari PP PBSI tahun 2023 untuk wilayah Indonesia Timur," ungkapnya.
Menurut Alfian, pertumbuhan itu tidak lepas dari intensitas turnamen yang digelar. Kewajiban pengprov hanya satu kali setahun, tetapi PBSI NTB melaksanakannya dua kali agar animo masyarakat meningkat.
Tuan Rumah Pra-PON, Sirnas Dua Kali, hingga Penataran Wasit Nasional
Dari sisi penyelenggaraan, PBSI NTB menjadi tuan rumah Pra-PON Wilayah IV pada Agustus 2024. Dua tahun berturut-turut setelahnya, NTB juga dipercaya menggelar Sirkuit Nasional (Sirnas) 2024 dan 2025 yang pesertanya datang dari seluruh Indonesia.
Pada 2025, NTB kembali jadi tuan rumah penataran wasit nasional yang diselenggarakan Kemenpora RI. Praktik wasitnya langsung digelar di ajang Sirnas.
Wasit dan Pelatih Berlisensi Jadi Modal Baru
Kepengurusan saat ini mencatat sejumlah sumber daya manusia di bidang perwasitan dan kepelatihan. Rinciannya: satu Wasit Nasional B menuju A, satu Wasit Nasional B, satu Wasit Lisensi Tutor, dan tujuh pelatih berlisensi nasional.
"Kalau sebelumnya dua pelatih tapi berlisensi Internasional BWF," tandas Alfian.
Musprov VI 2026 di Mataram akan menjadi titik penentu arah kepengurusan berikutnya. Bagi sembilan pengurus kabupaten dan kota, laporan pertanggungjawaban Alfian sekaligus menjadi dasar penilaian sebelum mereka menjatuhkan pilihan pada ketua umum baru.
