TIDENG PALE — Rakor tersebut dihadiri Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Basuki Haryono. Jamhari menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan pendampingan KPK dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Tana Tidung.
Menurut Jamhari, perencanaan dan penganggaran APBD serta pengadaan barang dan jasa merupakan sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ketiga area itu dinilai paling rawan celah penyimpangan.
"Pencegahan korupsi pada sektor ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk komitmen moral dan konstitusional untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar kembali bagi kesejahteraan masyarakat," tegas Jamhari.
Jamhari mengatakan, DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen memperketat pengawasan dan memastikan program pembangunan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Langkah itu termasuk menutup berbagai celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam proses penganggaran maupun pengadaan barang dan jasa.
Ia menjelaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Melalui fungsi anggaran, DPRD bersama pemerintah daerah membahas dan menyepakati kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
Fungsi pengawasan legislatif menjadi instrumen utama untuk memastikan setiap tahapan APBD berjalan sesuai aturan. Pendampingan KPK dalam rakor ini disebut Jamhari sebagai penguat bagi DPRD Tana Tidung dalam menjalankan tugas tersebut.
Rakor pencegahan korupsi di area perencanaan, penganggaran, dan PBJ berlangsung di lingkungan DPRD Tana Tidung. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya koordinasi dan supervisi KPK bersama pemerintah daerah di Kalimantan Utara.