TIDENG PALE — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tana Tidung, Hanafi, menyebut rancangan aturan itu lahir dari inisiatif lembaga legislatif daerah. Penjelasan tersebut disampaikannya pada Senin (17/11).
Kepastian Hukum Jadi Alasan Perda Mangrove Disusun
Perda dirancang untuk mencegah kerusakan ekosistem, mengendalikan dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan-tujuan itu bertumpu pada satu hal: dasar hukum yang jelas bagi pelestarian lingkungan di daerah.
Tim Ahli Unmul Garap Naskah Akademik
Naskah akademik ranperda dikerjakan bersama tim ahli dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Hanafi menjelaskan pembagian peran dalam kerja sama itu.
"Kita bekerjasama dalam penyusunan naskah akademik dengan Kajian Hukum dan Kenegaraan Unmul Samarinda," ujar Hanafi, Senin (17/11).
Ia menegaskan kembali status ranperda sebagai produk DPRD.
"Ini merupakan inisiatif DPRD. Dalam penyusunannya, kami bekerja sama dengan tim ahli dari Universitas Mulawarman untuk melakukan kajian hukum dan penyusunan naskah akademik," ujar Hanafi.
Seminar Awal di Samarinda Libatkan Tiga Dinas
Tahapan penyusunan kini memasuki seminar awal. Kegiatan berlangsung pada 4 hingga 7 November di Samarinda.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) ikut terlibat. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.