TARAKAN — Persoalan konektivitas laut dari Kalimantan Utara menuju Pulau Jawa kembali mengemuka. Keluhan warga, khususnya pelaku UMKM dan pekerja industri di Tarakan, mendorong anggota DPRD Provinsi Kaltara, Supa’ad Hadianto, untuk mengambil langkah konkret. Ia menginisiasi pertemuan dengan PT Pelni Cabang Tarakan dan KSOP Tarakan saat reses untuk mendengar langsung keresahan konstituen.
Dua Jalur yang Bisa Ditempuh
Dari hasil pertemuan tersebut, Supa’ad merumuskan tiga solusi yang dinilai paling realistis. Pertama, solusi jangka panjang berupa koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Usulan resmi untuk penambahan atau perubahan rute strategis kapal negara, menurutnya, harus lahir dari komitmen pemda kepada pemerintah pusat.
Kedua, solusi jangka menengah. Gubernur Kaltara saat ini tengah menjajaki kerja sama dengan pengusaha transportasi laut swasta untuk membuka rute Tarakan-Surabaya. Meski tarif kapal swasta berbeda dengan Pelni yang disubsidi negara, selisih harga yang tidak terlalu jauh dinilai tetap akan membantu mobilitas warga.
Rute Transit yang Belum Tersosialisasi
Supa’ad mengungkapkan, Pelni sebenarnya sudah memiliki sistem interkoneksi. Rute yang tersedia saat ini adalah Tarakan – Nunukan – Balikpapan, lalu tersambung ke kapal menuju Surabaya. Namun, informasi ini belum sampai ke masyarakat secara luas.
“Makanya saya meminta supaya PT Pelni lebih gencar menyosialisasikan jalur transit ini melalui media massa dan forum tatap muka,” ujar politisi Partai NasDem itu, Kamis (pekan lalu).
Langkah Selanjutnya di Komisi III
Menindaklanjuti masukan dari Pelni dan KSOP, Supa’ad berkomitmen membawa persoalan ini ke internal lembaga legislatif. Karena urusan perhubungan berada di bawah mitra kerja Komisi III, ia akan menyampaikan hasil reses secara resmi agar ditindaklanjuti pada tingkat komisi terkait.
“Hasil reses ini nanti akan saya sampaikan ke Komisi III. Mudah-mudahan Komisi III bisa menindaklanjuti untuk mendorong adanya rapat koordinasi antara pimpinan daerah di tingkat provinsi,” jelasnya.
Data Okupansi Jadi Kunci
Terkait pertimbangan Pelni soal tingkat okupansi penumpang yang kerap menjadi kendala keekonomian rute, Supa’ad menilai data riil di lapangan harus dibuka dalam rapat koordinasi nantinya. Menurutnya, aspek pelayanan publik seperti semangat program Tol Laut harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan transportasi di wilayah beranda negara seperti Kaltara.
