NUNUKAN — Sebanyak 109 rumah tangga dan 15 fasilitas umum di Desa Panas akan mendapatkan aliran listrik dari PLTS komunal yang dibangun tahun ini. Proyek ini menjadi bagian dari peta jalan ketenagalistrikan lima tahun ke depan yang disusun Pemprov Kaltara untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur energi di daerah terluar.
Mengapa Desa Panas Jadi Prioritas?
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Yosua Batara Payangan, menegaskan bahwa desa di Kecamatan Lumbis Pansiangan ini merupakan salah satu titik paling timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia. "Masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan harus memperoleh pelayanan pembangunan yang maksimal, termasuk akses terhadap energi listrik yang memadai," ujarnya.
Selama ini, warga di kawasan tersebut mengandalkan genset berbahan bakar solar yang biaya operasionalnya tinggi dan tidak stabil. PLTS komunal dinilai menjadi solusi tepat karena sumber energinya melimpah di daerah tropis serta ramah lingkungan.
Skema Pembangunan dan Target Manfaat
Setiap unit PLTS komunal dirancang untuk melayani kebutuhan dasar rumah tangga dan fasilitas umum seperti balai desa, posyandu, dan sekolah dasar. Pemerintah menargetkan seluruh 13 unit selesai terbangun dalam satu tahun anggaran.
Yosua menambahkan, program ini tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur. Pemprov juga akan mendorong edukasi konservasi energi kepada masyarakat agar pasokan listrik yang dihasilkan bisa dimanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan. "Pembangunan kelistrikan tidak hanya berbicara tentang penyediaan infrastruktur, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan energi secara bijak dan berkelanjutan," kata Yosua.
Sinergi dengan PLN dan Pemerintah Pusat
Percepatan pemerataan listrik di perbatasan membutuhkan kolaborasi lintas lembaga. Pemprov Kaltara memperkuat koordinasi dengan PT PLN, pemerintah kabupaten, serta kementerian terkait untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal.
Dengan adanya 13 PLTS komunal ini, kesenjangan layanan energi antara wilayah perkotaan dan kawasan perbatasan diharapkan semakin menyempit. Pemerintah menilai kawasan perbatasan memiliki posisi strategis sebagai wajah terdepan NKRI yang harus mendapat perhatian setara dengan wilayah lain.
