TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mematangkan kesiapan menghadapi penilaian nasional Zona Integritas (ZI). Tahun ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara ditetapkan sebagai wakil Pemprov dalam ajang bergengsi menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Mengapa Disnakertrans Dipilih Mewakili Kaltara?
Penunjukan Disnakertrans bukan tanpa alasan. Instansi ini dinilai memiliki sejumlah inovasi pelayanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama di sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi. Proses seleksi internal yang ketat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan perwakilan provinsi.
Dengan mengusung semangat reformasi birokrasi, Disnakertrans Kaltara berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Target WBK dan WBBM ini menjadi indikator nyata keseriusan instansi dalam memberantas praktik pungutan liar dan percaloan di lingkungan kerjanya.
Fokus Utama: Pelayanan Tanpa Pungli
Penilaian ZI sendiri merupakan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang bertujuan membangun birokrasi yang bersih dan melayani. Aspek yang dinilai meliputi manajemen perubahan, tata laksana, hingga kualitas pelayanan publik.
Bagi Disnakertrans Kaltara, capaian ini bukan sekadar sertifikat. Lebih dari itu, predikat WBK dan WBBM menjadi bukti bahwa proses perizinan dan layanan tenaga kerja di Kalimantan Utara telah memenuhi standar nasional.
Persiapan Menuju Penilaian: Apa yang Disiapkan?
Pemprov Kaltara melalui Disnakertrans telah melakukan berbagai langkah strategis. Mulai dari pembenahan sistem internal, digitalisasi layanan, hingga penguatan pengawasan internal dilakukan secara intensif.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi di Kaltara. Birokrasi yang bersih dan melayani menjadi daya tarik utama bagi investor untuk menanamkan modalnya di provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini.
Keberhasilan meraih predikat WBK dan WBBM nantinya diharapkan dapat menjadi contoh bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemprov Kaltara untuk terus berbenah.
