Pemkot Tarakan masih menunggu keputusan tambahan kuota Biosolar dari BPH Migas setelah alokasi tahun ini hanya 13,1 ribu kiloliter (KL), padahal kebutuhan riil lintas sektor mencapai 29,4 ribu KL. Selisih hampir 16 ribu KL ini membuat sektor perikanan, logistik, dan transportasi umum terancam kekurangan pasokan di tengah aktivitas ekonomi yang terus berjalan. Usulan penambahan sebenarnya sudah diajukan sejak Mei 2026, namun hingga rapat dengar pendapat dengan DPRD digelar, belum ada kejelasan dari tingkat provinsi.
TARAKAN — Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Tarakan bersama Pemkot Tarakan, Pertamina Patra Niaga, dan asosiasi logistik pada Rabu (19/8/2026) mengungkap fakta mengejutkan: kebutuhan Biosolar di kota ini hampir dua kali lipat dari jatah yang diberikan pemerintah pusat. Alokasi resmi yang turun baru 13,1 ribu KL, sementara hasil verifikasi kebutuhan semua sektor menembus 29,4 ribu KL.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Tarakan, Martati, membeberkan bahwa kekurangan kuota tersebut bukan hanya berdampak pada angkutan logistik. Perhitungan Pemkot mencakup kebutuhan bahan bakar kapal nelayan dan transportasi pelayanan umum yang selama ini ikut mengandalkan Biosolar bersubsidi.
"Kalau dari usulan yang kami ajukan, penambahan kebutuhan di semua sektor. Semua sektor. Kan kita melihatnya enggak cuma dari satu sektor saja, ada perikanan, kemudian untuk solar itu juga ada kebutuhan transportasi pelayanan umum," ujarnya.
Selisih 16 Ribu KL: Usulan Sudah Masuk Sejak Mei 2026
Martati menjelaskan, Pemkot Tarakan tidak punya kewenangan untuk menetapkan kuota. Pemerintah daerah hanya bertugas mengusulkan kebutuhan dan memverifikasi pengguna, sementara keputusan akhir berada di tangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
"Sebenarnya kebutuhannya 29,4 ribu kiloliter. Yang kuota tahun ini cuma 13,1 ribu. Itu yang kami usulkan, kekurangan dari selisih antara 29 sama 13 itu. Jadi memang kuotanya kurang kalau dibandingkan dengan kebutuhan yang ada," sebutnya.
Pengajuan tambahan kuota sebenarnya sudah dilayangkan sejak Mei 2026. Namun hingga RDP berlangsung, belum ada kabar tindak lanjut dari pemerintah provinsi meski BPH Migas sudah melakukan kunjungan ke tingkat provinsi.
"Terkait kuota di provinsi, pihak BPH Migas sudah ke provinsi, tapi dari provinsi kami belum ada informasi. Jadi sekarang kami masih menunggu komunikasi terkait kuota itu, termasuk bagaimana tindak lanjut dari usulan yang sudah disampaikan," tuturnya.
Stok Aman, tapi Penyaluran di SPBU Bisa Tersendat
Sales Branch Manager Kaltimut 5 Fuel Pertamina Patra Niaga, Nabila Inan Barikartiana, memastikan kondisi stok Biosolar di Tarakan saat ini aman. Namun ia mengingatkan bahwa persoalan stok berbeda dengan persoalan kuota penyaluran di masing-masing SPBU.
"Untuk kelangkaan sendiri ini, saat ini stok sendiri di Tarakan ini aman ya. Jadi stok BBM Biosolar itu aman, kami bisa jamin itu. Kemudian penyaluran juga aman," jelasnya.
Nabila menegaskan pihaknya siap mendukung pengajuan tambahan kuota dari Pemkot Tarakan. Data permintaan di lapangan akan disampaikan ke BPH Migas sebagai bahan verifikasi pada triwulan berikutnya.
"Kalau dari kami selalu mengikuti dari Pemkot saja. Karena usulan ini kan dari Pemkot, sehingga apabila dari Wali Kota ingin melakukan penambahan, usulan penambahan kuota ini, nanti dari kami mendukung untuk penambahan ini diverifikasi triwulan selanjutnya," jelasnya.
QR Logistik Masih Dikoordinasikan ke Kantor Pusat
Selain kuota, Pertamina masih mengoordinasikan dengan kantor pusat terkait pembuatan QR kendaraan milik asosiasi logistik. Mekanisme ini menjadi syarat penyaluran Biosolar agar tepat sasaran.
"Permasalahan dari ALFI itu sedang kami koordinasikan ke pusat, sehingga harapannya dalam waktu dekat ada kejelasan terkait QR ini sehingga bisa dibantu untuk pembuatan QR dari rekan-rekan asosiasi logistik," pungkasnya.
