TANJUNG SELOR — Dukungan Pemprov Kaltara itu menjadi bagian dari agenda perluasan piloting digitalisasi bansos yang digagas pemerintah pusat. Program ini diarahkan memperkuat ketepatan penetapan penerima sekaligus membuat penyaluran bantuan lebih mudah dan aman lewat pemanfaatan teknologi digital.
Tiga wilayah di Kaltara yang masuk sebagai lokus perluasan adalah Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan. Jumlah kabupaten/kota lokus bertambah dari 153 menjadi 258.
Isi Surat Luhut: Digitalisasi Bansos Jadi Referensi Penetapan Penerima
Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan yang juga Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut B. Pandjaitan, menuangkan kebijakan ini dalam surat Nomor B-30/PKP-DTP/RI.PP.00/08/2026 tertanggal 28 Agustus 2026.
Dalam surat itu, Luhut menegaskan digitalisasi bansos tidak hanya menyangkut proses penyaluran.
"Pelaksanaan digitalisasi bansos akan menjadi salah satu referensi dalam penetapan penerima bantuan, sekaligus memperluas mekanisme penyaluran melalui penerapan pembayaran digital," tulis Luhut dalam surat tersebut.
Peran Pemda: Registrasi hingga Sangggah Lewat Portal Perlinsos
Surat itu juga menyebut pemerintah daerah memegang peran strategis dalam proses registrasi hingga sanggah. Dukungan pemda diperlukan agar masyarakat yang membutuhkan dapat terdata dan mengikuti proses yang disiapkan melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Untuk mendukung pelaksanaan di daerah, pemda diharapkan menyiapkan sumber daya, membentuk tim pelaksana daerah, melakukan koordinasi dan sosialisasi. Pemda juga diminta memberdayakan Aparatur Sipil Negara (ASN), operator desa, dan unsur masyarakat lain untuk membantu proses registrasi hingga sanggah.
Khusus pemerintah provinsi, gubernur diharapkan mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota yang menjadi lokus perluasan. Gubernur Kaltara tercantum sebagai salah satu penerima surat dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Jadwal Roll-out Nasional: Oktober-Desember 2026, Uji Coba Maret 2027
Perluasan piloting selanjutnya diarahkan menuju pelaksanaan secara nasional di 514 kabupaten/kota. Berdasarkan rencana kerja, proses roll-out nasional dijadwalkan berlangsung pada Oktober hingga Desember 2026.
Setelah itu, pemerintah akan melakukan evaluasi dan pertimbangan penetapan penerima bansos pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Penyiapan penyaluran dilakukan hingga Februari 2027, kemudian uji coba penyaluran dengan mekanisme nominasi rekening dijadwalkan pada Maret 2027.
Melalui digitalisasi ini, pemerintah menargetkan proses penetapan penerima dan penyaluran bansos dilakukan dengan dukungan data serta mekanisme digital yang lebih terarah. Sasaran berikutnya: mengurangi risiko masyarakat yang layak menerima bantuan justru terlewat dari pendataan.
