KALIMANTAN UTARA — David Durman, administrator University of Kentucky, resmi memperoleh pengecualian religius dari kewajiban menggunakan AI di tempat kerja. Pria yang menganut Humanisme nonteistik itu menjadi Humanis pertama yang mendapatkan akomodasi kerja semacam ini secara terbuka. Kasusnya membuka diskusi soal batas penggunaan AI bagi pekerja yang menolak teknologi tersebut atas dasar keyakinan.
David Durman bekerja sebagai administrator di University of Kentucky, mendukung para peneliti yang mengajukan hibah. Posisinya tidak menuntut penggunaan AI, tetapi beberapa kolega dan pimpinan sempat menyarankan agar karyawan mencoba perangkat tersebut. Dorongan itulah yang membuatnya mencari perlindungan hukum sebelum saran berubah menjadi kewajiban.
Ia lantas menghubungi American Humanist Association (AHA), organisasi nirlaba yang memajukan humanisme sekuler, untuk menelusuri cara memperoleh perlindungan legal di tempat kerja. Durman menilai penggunaan AI bertentangan dengan keyakinannya.
Mengapa Humanisme Bisa Jadi Dasar Pengecualian
Humanisme bukan agama, tetapi kerap dipilih orang yang skeptis terhadap Tuhan atau kekuatan supranatural namun tetap mencari kerangka ilmiah dan moral. Alexandria Huiskens, Staff Attorney di AHA, menyebut kekhawatiran soal AI dan martabat manusia bisa ditemukan di banyak tradisi, mulai dari ajaran Katolik, Universalisme, hingga Humanisme.
"Kami ingin para Humanis atau nonteis tahu bahwa mereka masuk dalam kategori ini — bahwa mereka juga dilindungi hukum di tempat kerja," kata Huiskens kepada TechCrunch.
Durman menjelaskan alasan filosofisnya. Menurut dia, manusia menjadi aktor moral melalui penerapan aktif pikiran. Ketergantungan berlebihan pada AI dinilai melemahkan kemampuan berpikir kritis tersebut.
"Cara kita menjadi aktor moral bagi diri sendiri dan orang lain adalah melalui penerapan pikiran secara aktif, dan berkurangnya hal itu [akibat penggunaan AI] pasti berdampak negatif pada kemampuan kita," ujarnya.
Kekhawatiran Soal Pekerjaan, Lingkungan, dan Kreativitas
Dalam pernyataan yang diterbitkan AHA, Durman menyoroti tiga dampak AI yang ia anggap merugikan. Pertama, AI mengganggu kemampuan orang mencari nafkah. Kedua, biaya lingkungannya dinilai membawa risiko bagi manusia dan planet. Ketiga, penggantian dan pencurian kreativitas manusia mengancam unsur budaya seperti seni dan sastra.
Kasus Durman bukan yang pertama. Ia terinspirasi setelah membaca kisah Erin Maus, seorang software engineer penganut Unitarian Universalist, yang lebih dulu memperoleh perlindungan serupa. Situasi Maus terbilang langka karena kini jarang ada software engineer yang menulis kode tanpa bantuan AI.
Respons University of Kentucky
Juru bicara University of Kentucky, Jay Blanton, menyatakan kampus meninjau setiap permintaan akomodasi religius secara individual. Peninjauan mempertimbangkan tanggung jawab jabatan dan keadaan permintaan.
"Dalam kasus ini, universitas menilai akomodasi bisa diberikan sambil tetap memungkinkan karyawan menjalankan fungsi esensial posisinya," kata Blanton.
Ia menambahkan, seiring perkembangan teknologi dan tanggung jawab pekerjaan, akomodasi dapat ditinjau ulang agar tetap wajar dan bisa dijalankan.
Dampak bagi Pekerja Lain
Durman berharap kasusnya mendorong pekerja dengan kekhawatiran serupa untuk memperjuangkan hak mereka. Ia menegaskan tidak bermaksud mengatur cara berpikir orang lain.
"Saya jelas tidak mencoba memberi tahu orang bagaimana harus berpikir atau merasa. Tetapi saya berharap ini mendorong orang yang punya kekhawatiran serupa untuk mengejar solusi, tidak harus pengecualian religius, tetapi memperjuangkan kekhawatiran mereka sebaik mungkin di tempat yang mereka rasa paling tepat," tuturnya.
Bagi pekerja Indonesia, konsep pengecualian religius di tempat kerja memang belum lazim dibahas dalam konteks AI. Namun kasus Durman menunjukkan bahwa penolakan terhadap AI mulai diperjuangkan lewat jalur hukum ketenagakerjaan, bukan sekadar preferensi pribadi.
