NUNUKAN — Nasir mengingatkan bahwa karakteristik ekonomi di perbatasan sangat berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sektor UMKM, perdagangan lintas batas, perikanan, dan perkebunan menjadi penopang utama warga Nunukan, yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya modal.
“Kita paham Bank Indonesia ingin menjaga stabilitas rupiah dan menjinakkan inflasi global. Tapi ingat, bagi warga perbatasan seperti Nunukan, kenaikan suku bunga ini bisa jadi ‘pukulan telak’,” tegas Nasir dalam keterangan yang diterima, baru-baru ini.
Menurut Nasir, kenaikan BI Rate secara otomatis membuat biaya pinjaman perbankan menjadi lebih mahal. Pelaku usaha mikro, petani, nelayan, dan pembudidaya rumput laut menjadi pihak yang paling rentan karena mereka bergantung pada kredit untuk modal kerja.
“Biaya modal meroket, UMKM takut ekspansi, dan daya beli masyarakat taruhannya jika tidak ada antisipasi,” ujarnya.
Nasir mendesak adanya sinergi cepat antara Pemerintah Pusat, Pemda, dan sektor perbankan. Ia mengusulkan lima langkah strategis untuk menjaga agar ekonomi di perbatasan tetap bergerak.
Pertama, memperluas jangkauan pembiayaan bersubsidi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah yang tetap terjangkau untuk sektor mikro di perbatasan. Kedua, mendorong dinas terkait untuk memperkuat bantuan permodalan mandiri agar pelaku usaha tidak sepenuhnya bergantung pada kredit komersial.
Ketiga, mendorong pengolahan komoditas unggulan lokal seperti rumput laut, perikanan, dan kelapa sawit di dalam daerah agar masyarakat mendapatkan nilai tambah, bukan sekadar menjual bahan mentah.
Keempat, mempercepat realisasi belanja APBD pada sektor produktif, seperti pembangunan jalan usaha tani, pelabuhan perikanan, dan sarana distribusi untuk menekan biaya logistik. Kelima, menjaga dan memfasilitasi aktivitas perdagangan legal dengan Malaysia sebagai katup penyelamat ekonomi warga.
Nasir juga mengetuk pintu hati perbankan daerah agar tidak pilih-pilih dan terlalu memperketat penyaluran kredit produktif di masa sulit ini. Menurutnya, sektor riil justru harus disuntik energi agar tetap bergerak.
Ia optimistis, jika kolaborasi ini berjalan, tantangan BI Rate justru bisa berbalik menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian ekonomi Kaltara. “Perbatasan bukan lagi halaman belakang Indonesia, melainkan beranda terdepan negara. Kebijakan ekonomi nasional wajib berpihak pada kondisi nyata di perbatasan,” pungkasnya.