BULUNGAN — DPRD Kalimantan Utara tidak hanya menyampaikan satu, melainkan tiga usulan prioritas dalam pertemuan dengan DPR RI di Jakarta. Ketiganya mencakup keberlanjutan Program Kampung Nelayan, pembangunan industri pengolahan rumput laut, dan percepatan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perbatasan, pesisir, serta kepulauan.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain, ST, bersama sejumlah anggota dewan lainnya, menilai tiga sektor ini menjadi kunci percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi paling utara Indonesia.
Salah satu usulan yang mendapat penekanan khusus adalah keberlanjutan sekaligus perluasan Program Kampung Nelayan. Program ini dinilai telah memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan.
“Program Kampung Nelayan telah membantu masyarakat pesisir dalam meningkatkan aktivitas ekonomi. Karena itu, kami berharap program ini dapat terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya,” ujar Muddain, Senin (15/6/2026).
Usulan kedua yang dibawa DPRD Kaltara adalah pembangunan industri pengolahan rumput laut. Selama ini, komoditas unggulan daerah tersebut masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah.
Keberadaan industri pengolahan dinilai dapat meningkatkan nilai tambah produk, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor budidaya rumput laut.
DPRD Kaltara juga menyoroti masih terbatasnya akses internet dan jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah kepulauan dan desa terpencil. Kondisi ini menjadi hambatan bagi pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi digital masyarakat.
Melalui pertemuan itu, DPRD Kaltara berharap dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tersebut. Ketiga usulan ini dinilai sebagai langkah penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara.