TANJUNG SELOR — Pemangkasan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun depan tak lantas menghentikan upaya perlindungan lingkungan di Kalimantan Utara. DLH Kaltara justru memutar haluan strategi dengan memperluas pola kemitraan lintas sektor.
Hairul Anwar menyebutkan, pendekatan kolaboratif kini menjadi pilihan paling realistis di tengah keterbatasan fiskal daerah. Pihaknya tengah mendorong sektor swasta, khususnya perusahaan industri dan perkebunan, untuk meningkatkan partisipasi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
“Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah hanya salah satu bagian dari sistem yang lebih besar. Dunia usaha, masyarakat, hingga komunitas lingkungan memiliki peran yang sama pentingnya,” ujar Hairul, Senin (15/6).
Meski anggaran menyusut, kegiatan pengawasan dan pengendalian pencemaran tetap menjadi prioritas utama. Hairul menegaskan bahwa program pemulihan lingkungan berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
“Kondisi anggaran yang terbatas tidak boleh membuat upaya perlindungan lingkungan berhenti. Justru ini menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pihak,” katanya.
Keterlibatan dunia usaha dinilai krusial mengingat aktivitas industri dan perkebunan di Kalimantan Utara terus berkembang. Sektor-sektor ini memiliki keterkaitan langsung dengan isu lingkungan, mulai dari pengelolaan limbah hingga deforestasi.
Melalui dukungan berbagai pihak, DLH menargetkan sejumlah kegiatan seperti konservasi sumber daya alam, edukasi lingkungan kepada masyarakat, dan upaya pengurangan pencemaran tetap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah optimistis target pembangunan berwawasan lingkungan tetap tercapai meski menghadapi tantangan efisiensi. “Kolaborasi menjadi kunci agar pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan,” tutup Hairul.