TANJUNG SELOR — Dinas Kehutanan Kalimantan Utara mencatat 282 titik panas atau hotspot di wilayahnya hingga 11 September 2026. Data pemantauan satelit Terra Aqua, SNPP, dan NOAA20 NASA dengan tingkat kepercayaan tinggi menunjukkan lonjakan tajam pada Agustus, yakni 183 titik, kemudian bertambah 71 hotspot hingga 11 September.
Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dishut Kaltara, Maryanto, menyebut kenaikan itu sebagai peringatan serius meski secara nasional posisi Kaltara masih relatif rendah.
Rekapitulasi Sipongi Kementerian Kehutanan RI menempatkan Kaltara di peringkat ke-19 dari total 34.404 hotspot di Indonesia. Artinya, jumlah titik panas di provinsi ini jauh lebih kecil dibanding sejumlah daerah lain, tetapi tren Agustus tetap menjadi perhatian.
Data bulanan Sipongi memperlihatkan pola yang naik-turun sebelum meledak pada Agustus. Januari tercatat satu hotspot, Februari satu titik, Maret dua titik, April 10 titik, Mei delapan titik, Juni tiga titik, dan Juli tiga titik.
“Jumlah hotspot kita memang masih lebih rendah dibanding beberapa provinsi lain. Namun, kenaikan pada Agustus harus menjadi perhatian. Kita tidak boleh lengah,” kata Maryanto, Ahad (13/9).
Dishut Kaltara menyiapkan tiga langkah pencegahan dan deteksi dini. Pertama, memperkuat patroli terpadu dan ground check cepat dengan mengoptimalkan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan di seluruh kabupaten/kota. Setiap koordinat hotspot dari sistem Sipongi akan ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan.
Kedua, meningkatkan sinergi lintas lembaga bersama Balai Pengendalian Perubahan Iklim, Manggala Agni, tim penegakan hukum Kementerian Kehutanan, TNI/Polri, serta masyarakat. Kolaborasi ini dinilai penting agar setiap potensi kebakaran bisa ditangani lebih cepat.
Ketiga, memperkuat edukasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar kepada masyarakat dan pemegang izin konsesi hutan. Edukasi ini untuk mencegah penggunaan api saat membuka maupun membersihkan lahan.
Maryanto menekankan pencegahan sebagai kunci. Setiap titik yang terdeteksi harus segera diverifikasi agar kondisi sebenarnya di lapangan diketahui dan langkah penanganan bisa diambil secepat mungkin.
“Yang paling penting adalah pencegahan. Setiap titik yang terdeteksi harus segera diverifikasi agar kita mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa mengambil langkah secepat mungkin,” jelasnya.
Peningkatan hotspot disebut harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah, masyarakat, pemegang izin, dan seluruh pihak terkait memiliki peran mencegah karhutla, terutama saat cuaca semakin kering.
Dishut Kaltara berharap kewaspadaan dan kerja sama semua pihak menjaga kondisi tetap terkendali. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran di lingkungan sekitar.