Robert menjelaskan, pembangunan infrastruktur ekonomi tidak hanya soal membangun jalan, tetapi juga membuka akses menuju sentra-sentra produksi. Menurutnya, penguatan transportasi laut dan jalan darat sama pentingnya untuk menjangkau petani, nelayan, dan peternak yang banyak beraktivitas di pedalaman.
“Intinya adalah membangun infrastruktur ekonomi, terutama untuk konektivitas antarwilayah dan membuka keterisolasian. Hanya dengan cara ini distribusi barang dan sebagainya bisa lebih lancar,” ujarnya dalam Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Utara Maria Ulfah menambahkan, tantangan konektivitas masih terlihat jelas di Krayan, Kabupaten Nunukan. Wilayah tersebut hanya bisa diakses menggunakan pesawat perintis, dan warga kerap harus mengikuti undian untuk mendapatkan tiket.
54 Juta Warga Nonaktif BPJS, Pemda Diminta Reaktivasi
Prioritas kedua yang disorot adalah pembangunan modal manusia (human capital) melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Robert secara khusus menyoroti persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif secara nasional, yang angkanya mencapai 54 juta jiwa.
“Inilah orang-orang yang kalau sakit tidak punya penyangga atau bantalan, kecuali kalau keluarganya kaya. Sehingga menurut saya, terutama di tingkat bupati, harus memastikan betul jumlah warga yang kepesertaannya sudah tidak aktif itu diketahui, lalu direaktivasi dengan pembiayaan dari Pemda melalui PBI JKN,” ujarnya.
Ia menambahkan, di setiap kabupaten atau kota, umumnya terdapat sekitar 20 ribu kepesertaan yang tidak aktif. Selain kesehatan, program bantuan sosial dan penguatan pendidikan juga dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Reformasi Birokrasi dan Sinkronisasi Program Pusat-Daerah
Prioritas ketiga yang disampaikan Robert adalah reformasi tata kelola pemerintahan, terutama pada aspek birokrasi dan pengelolaan anggaran. Menurutnya, pembenahan ini diperlukan agar pembangunan berjalan lebih tepat sasaran dan efisien.
“Terutama tata kelola anggaran dan birokrasi agar tepat sasaran, serta penggunaan anggaran bisa lebih efisien dan sebagainya,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menyambungkan program-program besar pemerintah pusat—seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat—dengan kebutuhan masyarakat di daerah. “Pemda kemudian harus bisa menyambungkan program tersebut di daerahnya masing-masing,” katanya.
Robert menegaskan, tiga sektor tersebut merupakan gambaran awal berdasarkan pengamatannya selama dua hari di Kalimantan Utara. “Jadi tiga hal itu: infrastruktur ekonomi, human capital, dan reformasi tata kelola. Itu menjadi pembatasan sementara dari apa yang saya lihat selama dua hari di sini,” pungkasnya.
