NUNUKAN — Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Hj. Leppa didampingi Wakil Ketua II Arpiah itu dihadiri unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah H. Raden Iwan Kurniawan, jajaran kepala OPD, serta perwakilan instansi vertikal dan BUMN/BUMD. Bupati Irwan menyebut penyusunan perubahan APBD merupakan tindak lanjut pembahasan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
Pendapatan Berkurang Rp 61,13 Miliar, Belanja Dipangkas Rp 77,18 Miliar
Pada sisi pendapatan, proyeksi turun dari semula Rp 1,83 triliun menjadi Rp 1,77 triliun. Penurunan mencapai sekitar Rp 61,13 miliar.
Belanja daerah juga dikoreksi dari Rp 2,06 triliun menjadi Rp 1,98 triliun. Pemangkasan itu mencapai sekitar Rp 77,18 miliar.
Dengan postur baru tersebut, APBD Kabupaten Nunukan 2026 diproyeksikan mengalami defisit Rp 209,39 miliar. Defisit direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 212,39 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan Rp 3 miliar.
Mengapa Postur Anggaran Harus Disesuaikan
Irwan menjelaskan pemerintah daerah bersama legislatif menyesuaikan postur anggaran dengan perkembangan kondisi fiskal. Salah satu faktornya, kebijakan transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang kini menitikberatkan pada kinerja, efektivitas belanja, dan dukungan terhadap program prioritas nasional maupun daerah.
"Dari pembahasan tersebut disepakati penyesuaian pada sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah agar APBD tetap disusun sesuai kemampuan keuangan daerah dengan prinsip kehati-hatian fiskal," kata Irwan.
Empat Sektor Prioritas Pembangunan Nunukan
Arah pembangunan Kabupaten Nunukan tetap difokuskan pada sejumlah sektor prioritas. Pertama, penguatan pertanian. Kedua, pembangunan infrastruktur dasar.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keempat, pemerataan akses dan mutu pelayanan publik.
Menunggu Persetujuan Bersama dan Evaluasi Gubernur Kaltara
Irwan berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 bersama DPRD berlangsung lancar. Setelah memperoleh persetujuan bersama, rancangan diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk dievaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Pemerintah berharap seluruh tahapan pembahasan Perubahan APBD 2026 berjalan efektif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Nunukan," ujar Irwan.
