TANJUNG SELOR — Rismanto menilai kondisi geografis Kaltara yang unik menuntut pendekatan pembangunan spesifik, bukan kebijakan yang hanya terpusat di wilayah perkotaan. Kebutuhan masyarakat di daerah terluar, menurut dia, harus masuk prioritas perencanaan agar keadilan sosial dirasakan hingga pelosok.
Penilaian itu disampaikan Rismanto saat menanggapi banyaknya aspirasi yang masuk selama kegiatan reses. Ia mencatat persoalan akses jalan dan jembatan masih menjadi keluhan utama warga, khususnya di Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik, hingga kawasan Krayan.
Mengapa Warga Perbatasan Paling Merasakan Dampak Jalan Rusak
Konektivitas yang buruk tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga melumpuhkan roda ekonomi lokal. Rismanto menyebut infrastruktur memadai sebagai kunci membuka isolasi wilayah, sehingga distribusi kebutuhan pokok lancar dan hasil pertanian serta perikanan masyarakat dapat terserap pasar.
"Jangan sampai masyarakat di wilayah perbatasan tertinggal dalam pembangunan hanya karena kondisi geografisnya berbeda. Kebutuhan mereka harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan daerah," ujar Rismanto, Kamis (19/11/2026).
Ia menambahkan, akses transportasi menentukan kelancaran distribusi logistik dan hasil bumi warga. Tanpa jalan dan jembatan yang layak, warga di wilayah terluar makin jauh dari pusat ekonomi kabupaten maupun provinsi.
Usulan Warga Akan Dibawa ke Pembahasan Bersama OPD
Rismanto berkomitmen memperjuangkan aspirasi yang dihimpun dari konstituennya. Usulan masyarakat tersebut, kata dia, akan dibawa dalam pembahasan bersama OPD terkait.
Ia mengharapkan sinergi kuat antara legislatif dan eksekutif. OPD diminta tidak hanya memakai pendekatan administratif dalam perencanaan, tetapi juga mencermati kondisi riil di lapangan.
"Reses menjadi kesempatan bagi kami mendengar langsung kebutuhan warga. Kami berharap ada tindak lanjut konkret dari OPD, mulai dari perencanaan hingga penentuan skala prioritas sesuai kemampuan anggaran, sehingga pembangunan benar-benar memberikan manfaat," tutupnya.
Skala Prioritas Jadi Penentu di Tengah Keterbatasan Anggaran
Persoalan akses jalan dan jembatan di Nunukan, Sebatik, dan Krayan menuntut keputusan anggaran yang berpihak ke wilayah terluar. Rismanto menekankan penentuan skala prioritas harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Sinergi legislatif dan eksekutif dinilai menentukan apakah aspirasi reses berujung pada proyek nyata atau sekadar catatan perencanaan. Warga di kawasan perbatasan menunggu tindak lanjut konkret dari usulan yang telah disampaikan melalui wakil mereka.