TANJUNG SELOR — Achmad Djufrie menyampaikan peringatan itu usai rapat koordinasi bersama Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK. Menurutnya, temuan anomali pada perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa (PBJ) harus dibaca sebagai sinyal bahaya, bukan catatan administratif biasa.
Politikus Partai Gerindra itu menilai edukasi dari KPK menjadi kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk membenahi tata kelola pemerintahan. Ia menyambut baik petunjuk yang diberikan lembaga antirasuah tersebut.
Petunjuk KPK Diminta Dijalankan, Bukan Diabaikan
Achmad menegaskan seluruh arahan KPK mesti dijalankan agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran daerah. Kesalahan yang dibiarkan, katanya, akan berujung pada tindakan penindakan.
"Hari ini kita melakukan rapat koordinasi bersama dengan korsup (koordinasi dan supervisi) KPK. Saya rasa ini sangat bagus, kita menyambut baik, bahwa petunjuk-petunjuk seperti ini yang harus kita jalankan, jangan sampai salah," ujar Achmad Djufrie, Selasa (17/11).
Ia menyoroti risiko jika jajaran pemerintahan daerah tetap melanggar setelah diperingatkan. Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan aparatur belum memahami mana yang boleh dan tidak boleh dikerjakan.
"Jadi kami sangat berterima kasih atas kehadiran KPK ini yang mana telah memberikan edukasi kepada kami terhadap apa yang harus atau boleh dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan," tuturnya.
Anomali Perencanaan hingga PBJ Terlihat Saat Dibuka
Achmad menjelaskan asumsi anomali yang dipakai KPK mencakup perencanaan, penganggaran, sampai pengadaan barang dan jasa. Jika dokumen itu dibuka, kata dia, persoalannya akan terlihat jelas.
Karena itu ia meminta legislatif dan eksekutif tidak menunggu KPK bertindak. Peringatan berjudul anomali tersebut, tegasnya, harus ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata di lingkungan pemerintahan daerah.
"Jadi diberikan peringatan yang dikerjakan legislatif dan eksekutif, ini tanda merah dengan judul anomali. Apabila sudah diingatkan, tapi masih dilanggar, maka akan ada satu tindakan. Jadi jangan tunggu KPK bertindak," tegasnya.
Korsup KPK di Kaltara Bagian dari Jadwal yang Telah Disiapkan
Kedatangan KPK ke Kalimantan Utara disebut sudah lama dijadwalkan. Agenda tersebut khusus memberi arahan dan petunjuk kepada legislatif dan eksekutif soal apa yang bisa dan tidak bisa dikerjakan.
Sebelumnya, pertemuan serupa digelar di gedung KPK di Jakarta bersama seluruh kepala daerah dari 34 provinsi. Achmad menilai rangkaian pertemuan itu memperkuat fungsi pencegahan sebelum KPK masuk ke ranah penindakan.