Sekprov Kaltara Minta Perencanaan Jalan Perbatasan 2027–2029 Dimatangkan, Kebutuhan Anggaran Rp32 Triliun

Penulis: Cecep Sudrajat  •  Selasa, 20 Oktober 2026 | 05:16:31 WIB
Sekprov Kaltara Denny memimpin apel dan meminta perencanaan jalan perbatasan 2027–2029 dimatangkan.

TANJUNG SELOR — Denny menegaskan perencanaan harus disiapkan secara terkoordinasi, mencakup aspek teknis maupun administrasi. Dengan begitu, kebutuhan pembangunan bisa disampaikan secara terarah kepada pemerintah pusat.

Ia mengingatkan, anggaran sebesar itu tidak akan berarti tanpa kesiapan daerah. "Saya mengajak semuanya, ini hanya sebuah wacana ketika kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya," ujar Denny di hadapan peserta apel.

Ia meminta Asisten II memimpin langsung rapat koordinasi lintas perangkat daerah. Rapat itu untuk memetakan siapa saja yang terlibat dalam menyiapkan penyambutan anggaran Rp32 triliun tersebut.

Berawal dari Kunjungan Mendagri ke Malinau dan Krayan

Rencana jalan perbatasan ini berkaitan dengan kunjungan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ke wilayah perbatasan Kaltara. Dua lokasi yang dikunjungi adalah Kabupaten Malinau dan Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Dari pembahasan sebelumnya, kebutuhan anggaran periode 2027–2029 diperkirakan Rp32 triliun. Angka itu masih berupa perkiraan yang perlu ditindaklanjuti lewat penyusunan rencana induk, termasuk penentuan tahapan dan prioritas.

Menurut Denny, jalan perbatasan berfungsi memperkuat konektivitas dan memperlancar distribusi barang. Dampak lanjutannya adalah pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga di kawasan perbatasan.

"Harapan kita bahwa jalan-jalan di perbatasan betul-betul dapat terwujud. Ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan, dan kesejahteraan juga pasti mengikut," katanya.

Rehabilitasi Hutan Kaltara Didukung Dana Rp41,5 Miliar

Dalam apel yang sama, Denny menyoroti pelaksanaan program rehabilitasi hutan di Kaltara. Program itu didukung pendanaan Rp41,5 miliar melalui skema Result-Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (RBP REDD+) Green Climate Fund (GCF) Output 2.

Ia meminta pelaksanaan program dan pemanfaatan dana dipastikan sesuai tujuan yang ditetapkan. Pengawasan menjadi kunci agar dana tidak menyimpang dari peruntukannya.

HUT ke-14 Kaltara Digelar Sederhana Imbas Efisiensi APBD

Rangkaian peringatan HUT ke-14 Provinsi Kaltara dimulai 20 Oktober 2026. Tahun ini peringatan digelar dengan konsep lebih sederhana sebagai penyesuaian terhadap efisiensi APBD.

Denny memastikan penyederhanaan tidak menghilangkan makna hari jadi provinsi. "Di tengah badai efisiensi terhadap APBD, kita lebih menyederhanakan, tapi kita tidak menghilangkan makna dalam rangka memperingati HUT Kaltara," ujarnya.

Ia menutup arahan dengan pesan disiplin bagi seluruh ASN. "Pesan hari ini buat saya, buat kita semua, disiplin tanpa diawasi, bekerja tanpa diperintah, bertanggung jawab tidak perlu diminta," tegas Denny.

Reporter: Cecep Sudrajat
Sumber: headlineku.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top