JAKARTA — Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia". Pembiayaan senilai Rp53,15 triliun disalurkan 343 lembaga jasa keuangan selama Agustus–Oktober 2026. Penerimanya pelaku UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha.
Rp400 Triliun Disiapkan untuk Desa dan Wilayah Tertinggal
Presiden Prabowo menyampaikan rencana perluasan pembiayaan produktif tahun depan. Prioritasnya masyarakat yang menggerakkan ekonomi pedesaan dan wilayah terpencil.
"Saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka yang berada di pedesaan dan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal," ujar Prabowo.
Ia menegaskan kesejahteraan harus terlihat dari naiknya pendapatan dan daya beli keluarga. "Arti kesejahteraan sesungguhnya adalah bahwa penghasilan rakyat secara nyata harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan," tegasnya.
Mengapa Akses Keuangan Krusial bagi Kaltara
Ekonomi Kalimantan Utara bertumpu pada pertanian, perikanan, kelautan, dan UMKM. Pembiayaan yang sesuai kebutuhan usaha dinilai penting, disertai pendampingan dan penguatan literasi keuangan. Tanpa itu, warga berisiko memanfaatkan layanan keuangan formal secara tidak produktif.
Perluasan akses menuntut koordinasi pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dan lembaga jasa keuangan lain. TPAKD menjadi simpul untuk memetakan kebutuhan warga, memperluas jangkauan layanan, dan memastikan program pembiayaan cocok dengan karakteristik daerah.
Roadmap 2026–2030 Incar Wilayah 3T
Pada Rakorda TPAKD se-Kaltara Semester I April 2026, perluasan akses keuangan sudah dibahas sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi daerah. Roadmap TPAKD 2026–2030 menekankan perluasan akses yang diiringi peningkatan kualitas pemanfaatan layanan.
Dokumen itu juga memuat penguatan literasi keuangan, pelindungan konsumen, serta program bagi UMKM dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kehadiran Gubernur Zainal Paliwang di rakornas menjadi bagian penyelarasan kebijakan nasional dengan kebutuhan Kaltara.
Dengan begitu, pembiayaan produktif diharapkan mendukung pengembangan usaha warga dan meningkatkan kesejahteraan di provinsi berbatasan langsung dengan Malaysia itu.
