TANJUNG SELOR — Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merencanakan belanja konsumsi tamu dengan nilai total mencapai Rp 4,8 miliar. Alokasi ini tercatat dalam dokumen Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP untuk tahun anggaran 2026.
Anggaran tersebut terbagi ke dalam tiga kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang berbeda. Secara kumulatif, dana miliaran rupiah ini disiapkan untuk membiayai berbagai jenis hidangan, mulai dari konsumsi harian, seremonial, hingga jamuan eksklusif untuk tamu daerah.
Komposisi Anggaran: Dari Tumpeng Besar hingga Snack VIP
Dokumen pengadaan merinci kebutuhan konsumsi ini ke dalam beberapa item spesifik. Pada paket RUP 63638428 dengan pagu Rp 654,1 juta, pemerintah menyiapkan 56 paket dan 2.679 kotak makanan yang terdiri dari snack premium, bolu gulung, brownies, hingga puding.
Sementara itu, paket RUP 63638834 memiliki nilai yang lebih besar, yakni Rp 1,95 miliar. Alokasi ini diperuntukkan bagi penyediaan 500 keranjang buah segar, 1.501 porsi snack kotak, dan 506 paket makanan VIP.
Penyediaan atribut seremonial juga masuk dalam pos anggaran ini. Pemprov Kaltara menjadwalkan pengadaan tumpeng ukuran besar, kue tart ulang tahun, serta ribuan dus air mineral dan minuman kemasan untuk mendukung agenda protokoler sepanjang tahun.
Satu Paket Prasmanan Tembus Nilai Rp 2,2 Miliar
Porsi terbesar dari total anggaran jamuan ini terletak pada kode RUP 63979965. Nilainya mencapai Rp 2,2 miliar yang dikhususkan untuk penyediaan 440 porsi prasmanan. Pengadaan ini rencananya dilakukan melalui metode e-purchasing.
Jika dikalkulasi secara keseluruhan, total anggaran untuk urusan jamuan tamu di Biro Umum Setda Kaltara mencapai Rp 4.813.164.400. Angka ini mencakup belanja makanan dan minuman yang akan disajikan dalam berbagai tingkatan pertemuan resmi pemerintah provinsi.
Efisiensi Fiskal dan Tantangan Pembangunan Kaltara
Besarnya alokasi belanja "urusan perut" ini muncul saat pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan penguatan infrastruktur. Sebagai provinsi termuda di Indonesia, Kaltara masih memerlukan dukungan fiskal besar untuk pembangunan fisik dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Rencana belanja konsumsi ini juga menjadi kontras di tengah kebijakan pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sempat mencuat. Publik kini menyoroti sejauh mana asas kepatutan dan efisiensi diterapkan dalam penyusunan anggaran operasional tersebut.
Sejauh ini, rincian dalam SIRUP LKPP menjadi acuan utama mengenai rencana belanja daerah. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai evaluasi atas besaran angka jamuan tamu tersebut dibandingkan dengan prioritas pembangunan lainnya di Kalimantan Utara.
