KALIMANTAN UTARA — “Tidak benar kalau ada yang bilang IKN mangkrak. Dan, saya juga tegaskan bahwa tidak benar kalau IKN merusak hutan,” ujar Troy dalam Seminar Nasional Public Nations 2026 yang digelar di Gedung Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, Universitas Mulawarman.
Seminar bertema “IKN Sebagai Tonggak Pemerataan Ekonomi Nasional” itu diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman. Forum tersebut menghadirkan mahasiswa dari Universitas Mulawarman, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan Politeknik Negeri Samarinda.
Klaim Suplai Listrik Tenaga Surya di KIPP
Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis, Troy menjelaskan bahwa Otorita IKN telah menerapkan gaya hidup ramah lingkungan di kawasan pusat pemerintahan. Ia menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara kini telah memanfaatkan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Seluruh bangunan KIPP mendapatkan suplai listrik PLTS IKN yang berkapasitas hingga sekitar 50 MW,” tegas Troy. Ia menambahkan, setiap kedeputian di Otorita IKN memiliki tanggung jawab spesifik dalam pembangunan, termasuk pengelolaan hutan dan lingkungan.
Peran Akademisi dan Mahasiswa dalam Pembangunan Berkelanjutan
Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIP Unmul, Wendy Waldianto, menyampaikan bahwa kampus turut terlibat dalam penguatan riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan IKN yang berkelanjutan. “Termasuk melalui peran mahasiswa dalam pembangunan berkelanjutan,” ujarnya dalam pemaparannya.
Mahasiswa yang hadir tidak hanya menyoroti soal lingkungan. Pertanyaan juga mengemuka terkait pemerataan ekonomi dan energi bersih di kawasan Nusantara. Anggota Departemen Penelitian dan Pengembangan HIMANISLIK FISIP Unmul, Nur Nailah, menilai momentum pembangunan IKN menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk melihat peluang dan tantangan secara lebih luas. “Dari situ, kita bisa melihat dan kita bisa percaya bahwasanya itu akan terjadi,” ujarnya.
Diskusi ini menjadi salah satu bentuk keterlibatan publik, khususnya kalangan akademisi, dalam mengawal proyek strategis nasional yang terus berjalan di tengah berbagai kritik dan keraguan.
