TANJUNG SELOR — Kebakaran yang menghanguskan sebagian Gedung Utama Kantor Bupati Bulungan pada Kamis (21/5) malam membuat proses pelayanan administrasi di lantai terdampak terhenti sementara. Belum ada laporan korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan tidak sedikit mengingat bagian gedung yang terbakar merupakan pusat kegiatan perkantoran.
Polresta Bulungan langsung bergerak cepat setelah api berhasil dipadamkan. Tim identifikasi telah dikerahkan ke lokasi untuk mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi di sekitar gedung.
Sumber Api Diduga dari Ruang Tenguyun
Dari hasil pemeriksaan awal di lapangan, aparat menduga titik awal api berasal dari ruang tenguyun yang berada di dalam kompleks gedung utama. Namun, dugaan ini masih menunggu konfirmasi dari hasil uji laboratorium forensik (Labfor) yang saat ini tengah diproses.
“Kami masih menunggu hasil Labfor untuk memastikan penyebab pasti kebakaran,” ujar salah satu petugas Polresta Bulungan di lokasi kejadian. Proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, termasuk memeriksa instalasi listrik dan kemungkinan faktor kelalaian manusia.
Apa Dampak Kebakaran bagi Pelayanan Publik?
Kebakaran ini dipastikan mengganggu aktivitas pelayanan publik yang biasanya berlangsung di gedung utama. Sejumlah dokumen dan arsip yang berada di lantai terdampak juga ikut terbakar, meskipun petugas masih menghitung total kerugian secara detail.
Pemerintah Kabupaten Bulungan belum merilis pernyataan resmi mengenai relokasi sementara kantor atau penyesuaian jadwal pelayanan. Warga yang memiliki urusan administrasi di kantor bupati diimbau untuk menunda atau menghubungi bagian informasi terlebih dahulu.
Kapan Hasil Labfor Keluar?
Polresta Bulungan belum bisa memastikan kapan hasil uji Labfor akan keluar. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa hari hingga sepekan, tergantung pada kompleksitas sampel yang diambil dari lokasi kebakaran. Hasil tersebut akan menjadi dasar penetapan status hukum peristiwa ini.
Hingga berita ini diturunkan, lokasi kebakaran masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Tidak ada akses masuk bagi masyarakat umum untuk mengantisipasi hilangnya barang bukti yang diperlukan dalam proses penyelidikan.
