TANJUNG SELOR — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara H. Denny Harianto memimpin langsung arahan kepada jajaran perangkat daerah pada Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pemprov Kaltara oleh BPK Perwakilan Provinsi Kaltara. Ia meminta pimpinan perangkat daerah, bendahara, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) aktif berkoordinasi selama proses pemeriksaan berlangsung.
Denny menegaskan data dan dokumen yang diminta tim pemeriksa harus segera dipenuhi, tanpa menunggu permintaan berulang. Jika menemui kendala, perangkat daerah dapat berkonsultasi dengan pimpinan masing-masing, Inspektorat, atau berkoordinasi langsung dengan Sekprov dan BPK.
Data dan Dokumen Diminta Segera Dipenuhi
Dalam arahannya, Denny menyebut kelancaran pemeriksaan bergantung pada kesiapan perangkat daerah menyediakan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa. Ia meminta tidak ada perangkat daerah yang menunda permintaan data maupun dokumen.
"Saya minta semua perangkat daerah mendukung proses pemeriksaan. Jika ada permintaan data atau dokumen, segera dipenuhi," kata Denny.
Koordinasi lintas perangkat daerah dinilai penting karena pemeriksaan kinerja menyentuh banyak sektor sekaligus. Bendahara dan PPK diminta proaktif menjelaskan dokumen pertanggungjawaban yang menjadi objek pemeriksaan.
Anggaran APBD Harus Terukur dan Terasa di Masyarakat
Denny menekankan pemeriksaan kinerja tidak berhenti pada kepatuhan administrasi. Substansinya adalah memastikan kebijakan, program, anggaran, dan kegiatan pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi warga Kaltara.
"Setiap program dan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus jelas manfaatnya dan dapat diukur. Anggaran yang digunakan harus memberikan hasil nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Pernyataan itu mengarah pada dua hal: ketepatan sasaran program dan keterukuran hasil. Perangkat daerah diminta menyiapkan dasar perhitungan yang bisa diuji tim pemeriksa, bukan sekadar laporan serapan anggaran.
Hasil Pemeriksaan Jadi Bahan Evaluasi Tata Kelola
Pemprov Kaltara berharap temuan BPK menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah. Kekurangan yang diidentifikasi tim pemeriksa akan dipakai untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Melalui pemeriksaan ini, Pemprov Kaltara menyatakan komitmennya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya agar penggunaan APBD semakin efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat bagi masyarakat Kaltara.
