TANJUNG SELOR — Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) menilai pemasangan CCTV di berbagai fasilitas umum sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Keberadaan kamera pengawas dinilai mampu menjadi alat bukti objektif jika terjadi sengketa pelayanan antara warga dan petugas.
Apa Dampaknya bagi Warga Kaltara?
Dengan adanya CCTV, warga yang mengurus administrasi di kantor kelurahan, rumah sakit umum, atau puskesmas akan memiliki perlindungan lebih. Jika terjadi praktik pungutan liar, pemerasan, atau pelayanan yang tidak sesuai prosedur, rekaman kamera bisa menjadi barang bukti yang kuat untuk melapor ke Ombudsman.
Selain itu, pemasangan CCTV juga diyakini bisa menekan praktik maladministrasi seperti penundaan berlarut, diskriminasi, atau permintaan imbalan uang oleh oknum petugas. “Keberadaan CCTV bisa menjadi alat kontrol yang efektif,” ujar Kepala Ombudsman Kaltara, nama pejabat, dalam keterangan resmi.
Siapa yang Paling Terdampak?
Masyarakat pengguna layanan publik di kota-kota seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, dan Bulungan menjadi pihak yang paling diuntungkan. Fasilitas umum yang menjadi prioritas pemasangan CCTV antara lain kantor kecamatan, puskesmas, rumah sakit daerah, dan terminal bus.
Ombudsman juga mendorong pemerintah daerah untuk menganggarkan pemasangan CCTV dalam APBD perubahan atau APBD 2026 mendatang. Jika terealisasi, warga tidak perlu lagi khawatir jika pelayanan tidak sesuai standar karena semua aktivitas terekam.
Mengapa Ombudsman Mendesak Sekarang?
Dalam beberapa tahun terakhir, Ombudsman Kaltara menerima sejumlah laporan warga yang kesulitan membuktikan dugaan maladministrasi karena tidak adanya alat bukti visual. Kasus yang paling sering terjadi adalah tuduhan pungli yang saling membantah antara warga dan petugas.
“Kami tidak bisa hanya mengandalkan kesaksian. Perlu ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelas pihak Ombudsman. Dengan CCTV, proses investigasi bisa lebih cepat dan akurat.
Berapa Banyak CCTV yang Dibutuhkan?
Ombudsman belum menyebut angka pasti kebutuhan CCTV di seluruh fasilitas umum Kaltara. Namun, prioritas awal diusulkan untuk setiap unit pelayanan publik minimal memiliki dua kamera di area depan dan ruang pelayanan.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kaltara diminta segera melakukan pemetaan kebutuhan. Jika anggaran terbatas, pemasangan bisa dilakukan secara bertahap mulai dari fasilitas dengan tingkat kunjungan warga tertinggi.
Kapan Pemasangan CCTV Mulai Direalisasikan?
Ombudsman Kaltara berharap pemasangan CCTV bisa dimulai pada tahun 2025 atau paling lambat awal 2026. Saat ini, pihaknya masih menunggu respons dari masing-masing pemerintah daerah terkait kesiapan anggaran dan teknis pengadaan.
Beberapa daerah seperti Tarakan dan Bulungan disebut sudah mulai menjajaki kerja sama dengan penyedia jasa pengadaan CCTV. Ombudsman akan terus memantau perkembangan ini dan membuka akses pengaduan bagi warga yang mengalami masalah pelayanan publik.
Bagaimana Warga Bisa Melapor Jika Ada Masalah?
Warga yang mengalami dugaan maladministrasi di fasilitas umum bisa melapor langsung ke Ombudsman RI Perwakilan Kaltara. Laporan bisa disampaikan secara daring melalui website resmi atau datang langsung ke kantor Ombudsman di Tanjung Selor.
Dengan adanya CCTV, proses verifikasi laporan akan lebih mudah. Ombudsman bisa langsung meminta rekaman sebagai barang bukti tanpa harus menunggu keterangan saksi yang kadang sulit dihadirkan.
