TANJUNG SELOR — Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak pemerintah daerah untuk segera merealisasikan pemasangan CCTV di berbagai fasilitas umum. Langkah ini dinilai krusial untuk menekan potensi pelanggaran administrasi dan tindak kriminal yang meresahkan warga.
Kepala ORI Perwakilan Kaltara, Syaiful Anwar, menegaskan bahwa pemasangan kamera pengawas bukan sekadar proyek teknis, melainkan kebutuhan mendasar pelayanan publik.
Apa Dampak Langsung bagi Warga di Fasilitas Umum?
Menurut Syaiful, banyaknya kasus dugaan maladministrasi di instansi pelayanan publik bisa diminimalisir dengan adanya rekaman visual. "CCTV menjadi alat bukti yang kuat jika terjadi sengketa pelayanan atau bahkan tindak pidana di area publik," ujarnya, Senin lalu.
Fasilitas yang dimaksud mencakup kantor pelayanan terpadu, rumah sakit umum daerah, pasar tradisional, hingga terminal angkutan umum di wilayah perkotaan seperti Tarakan dan Tanjung Selor. Kehadiran CCTV di tempat-tempat ini diharapkan membuat petugas pelayanan lebih disiplin dan warga lebih tenang beraktivitas.
Mengapa Ombudsman Mendesak Sekarang?
Dorongan ini muncul setelah ORI Kaltara menerima sejumlah laporan warga terkait pelayanan yang tidak transparan dan kasus kehilangan barang di area publik. Tanpa bukti visual, pengaduan warga seringkali sulit ditindaklanjuti secara hukum.
Syaiful juga menyoroti bahwa beberapa pemkot dan pemkab di Kaltara belum memiliki peta jalan yang jelas untuk pengadaan CCTV di titik-titik rawan. "Ini harus segera dibenahi. Keamanan dan kenyamanan warga adalah prioritas yang tidak bisa ditawar," tegasnya.
Kapan Realisasinya dan Siapa yang Bertanggung Jawab?
ORI Kaltara mendorong agar rencana ini masuk dalam prioritas anggaran perubahan atau APBD 2026 masing-masing daerah. Pemerintah kota dan kabupaten diminta segera berkoordinasi dengan dinas perhubungan dan satpol PP untuk menentukan titik prioritas pemasangan.
Selain itu, Ombudsman juga mengingatkan agar pemeliharaan CCTV dilakukan secara berkala. Banyak kamera di daerah lain yang terpasang namun tidak berfungsi, sehingga percuma bagi kepentingan pengawasan.
Fasilitas Umum Mana Saja yang Jadi Prioritas?
Berdasarkan hasil pemantauan ORI Kaltara, beberapa lokasi yang paling mendesak adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, rumah sakit daerah, serta pasar tradisional di Bulungan dan Tarakan. Titik-titik ini dinilai memiliki tingkat interaksi warga yang sangat tinggi setiap harinya.
Dengan adanya dorongan ini, warga Kaltara diharapkan bisa merasakan pelayanan publik yang lebih akuntabel dan aman dalam waktu dekat.
Bagaimana Warga Bisa Melapor Jika Ada Kendala?
ORI Kaltara membuka posko pengaduan bagi warga yang merasa pelayanannya tidak sesuai standar atau mengalami insiden keamanan di fasilitas umum. Laporan bisa disampaikan langsung ke kantor perwakilan di Tanjung Selor atau melalui saluran online yang disediakan.
Syaiful berharap pemerintah daerah tidak menunda-nunda realisasi program ini. "Kami akan terus mengawal. Ini demi kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar pemenuhan administrasi semata," pungkasnya.
