JAKARTA — Keterbatasan fiskal daerah menjadi alasan utama Pemprov Kalimantan Utara mengusulkan perubahan spesifikasi teknis pembangunan Jalan Lembudud-Long Layu-Binuang di Krayan Selatan. Dalam audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU RI, Kamis (23/7), pemerintah daerah meminta konstruksi jalan tidak lagi memakai aspal, melainkan pengerasan dengan agregat pilihan.
Usulan ini dinilai lebih realistis karena anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan secara optimal. Dengan begitu, jangkauan pembangunan ruas jalan menjadi lebih luas dan masyarakat di perbatasan bisa segera menikmati akses transportasi yang layak sepanjang tahun.
Jalan Perbatasan yang Menjadi Tulang Punggung Ekonomi Warga
Ruas Lembudud-Long Layu-Binuang bukan sekadar penghubung antarkampung. Jalan ini merupakan akses vital bagi distribusi logistik, pelayanan pendidikan, dan kesehatan bagi warga yang bermukim di perbatasan Indonesia-Malaysia.
Selama ini, warga Krayan Selatan kerap kesulitan mobilitas, terutama saat musim hujan. Kondisi jalan yang belum memadai membuat aktivitas ekonomi terhambat dan harga kebutuhan pokok di wilayah terpencil menjadi lebih mahal.
Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Achmad Djufrie, hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Ia didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, Ketua Komisi III, Jufri Budiman, serta sejumlah anggota Komisi III. Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, dan Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Rahmawati Zainal A. Paliwang, juga turut hadir.
Kementerian PU Janji Evaluasi Desain dan Cari Skema Pendanaan Baru
Respons positif datang dari Kementerian PU. Pihak kementerian menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi desain teknis yang diusulkan Pemprov Kaltara.
Tidak hanya itu, Kementerian PU juga akan mengkaji alternatif skema pendanaan bersama Kementerian Keuangan. Langkah ini diambil agar pembangunan ruas jalan strategis tersebut tidak lagi tertunda akibat persoalan anggaran.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, menegaskan bahwa infrastruktur di kawasan perbatasan adalah kebutuhan strategis yang harus terus diperjuangkan. Menurutnya, akses jalan yang memadai akan berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan.
Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepatan Pembangunan di Tapal Batas
Audiensi ditutup dengan kesepakatan seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan sinergi. DPRD, Pemprov Kaltara, dan Kementerian PU sepakat mengawal percepatan pembangunan infrastruktur strategis di perbatasan Indonesia-Malaysia.
Pembangunan ruas Jalan Lembudud-Long Layu-Binuang diharapkan segera terealisasi. Target utamanya adalah meningkatkan konektivitas, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di Krayan Selatan yang selama ini bergantung pada jalur darat untuk beraktivitas.
