KALIMANTAN UTARA — Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai keputusan presiden terkait jabatan strategis seperti Kapolri selalu mempertimbangkan peta kekuatan politik nasional. Menurutnya, mempertahankan Listyo Sigit menjadi bagian dari strategi konsolidasi untuk merangkul kelompok politik yang selama ini dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Dalam pandangan saya, Presiden Prabowo kemungkinan besar belum akan mengganti Kapolri. Salah satu pertimbangannya adalah menjaga stabilitas politik nasional, termasuk mempertahankan hubungan yang baik dengan berbagai kekuatan politik, termasuk kelompok politik yang selama ini beririsan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo,” ujar Iwan dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
Pendekatan Rekonsiliasi di Awal Pemerintahan
Sejak awal kepemimpinannya, Prabowo dinilai konsisten mengusung pendekatan rekonsiliasi dan kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa. Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku pada tataran elite politik, tetapi juga tercermin dalam keputusan-keputusan strategis di lingkup kabinet dan lembaga tinggi negara.
Posisi Kapolri disebut Iwan sebagai salah satu kursi paling strategis karena berpengaruh langsung terhadap stabilitas keamanan nasional. Selama tidak ada kebutuhan mendesak yang memaksa perubahan, pergantian pimpinan Polri diprediksi belum menjadi prioritas pemerintah.
“Namun, dari dinamika politik saat ini, saya melihat belum ada sinyal kuat yang mengarah pada pergantian tersebut,” tambahnya.
Hak Prerogatif dan Modal Komunikasi Politik
Iwan mengingatkan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan konstitusional itu tidak akan hilang, hanya saja penggunaannya mempertimbangkan situasi dan kebutuhan aktual pemerintahan.
Ia menekankan bahwa komunikasi yang terjaga baik dengan berbagai elemen politik menjadi modal penting dalam menjaga kondusivitas nasional. Hal ini dinilai krusial untuk mendukung kelancaran eksekusi program-program prioritas pemerintah, mulai dari swasembada pangan hingga hilirisasi industri.
“Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan program-program prioritas pemerintah. Karena itu, menjaga komunikasi dan hubungan yang konstruktif dengan seluruh kekuatan politik menjadi bagian dari strategi konsolidasi nasional,” tegas Iwan.
Dinamika Internal Polri dan Masa Depan Jabatan
Keputusan untuk mempertahankan atau mengganti Kapolri biasanya juga dipengaruhi oleh dinamika internal institusi serta agenda besar kepolisian ke depan. Namun, berdasarkan pengamatan IPR, tidak ada tekanan eksternal maupun internal yang cukup kuat saat ini untuk mendorong percepatan rotasi di puncak pimpinan Polri.
Dengan komposisi politik yang relatif stabil dan tidak adanya gejolak keamanan yang signifikan, posisi Listyo Sigit dinilai aman untuk periode mendatang. Pemerintah tampaknya lebih memilih fokus pada konsolidasi program dibanding melakukan perubahan besar di sektor keamanan yang berisiko memicu gejolak baru.
Keputusan final tetap berada di tangan Presiden selaku pemegang otoritas tertinggi. Namun, seluruh sinyal yang berkembang hingga saat ini mengarah pada skenario status quo untuk jabatan Kapolri dalam waktu dekat.
