TANJUNG SELOR — Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara memastikan diri berada di garda terdepan dalam memperkuat pilar demokrasi di daerah. Kehadiran langsung Ketua Komisi IV, Tamara Moriska, dalam FGD Penilaian Indeks Kualitas Demokrasi (IKD) menjadi bukti nyata komitmen legislatif untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
FGD yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltara pada Rabu (19/8/26) itu tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Forum ini justru menjadi ajang evaluasi objektif atas potret demokrasi, capaian, serta dinamika politik yang terjadi di Kalimantan Utara.
Demokrasi Sejati Bukan Sekadar Angka dan Pesta Politik
Di sela-sela diskusi, Tamara Moriska mengingatkan bahwa indikator keberhasilan demokrasi tidak bisa direduksi menjadi sekadar angka di atas kertas atau hiruk-pikuk pesta politik lima tahunan. Menurutnya, wajah demokrasi yang sejati tercermin dari hal-hal yang lebih mendasar dan menyentuh kehidupan warga sehari-hari.
"Demokrasi yang berkualitas itu tidak berhenti pada proses politik semata. Wajah demokrasi sejati terlihat dari seberapa terbuka ruang publik kita, seberapa aktif masyarakat berpartisipasi, serta seberapa cepat pemerintah dan lembaga publik merespons kebutuhan warganya," ujar Tamara.
Politisi yang akrab dengan persoalan daerah itu menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Tanpa sinergi, demokrasi hanya akan menjadi prosedur kosong tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Hasil IKD Jangan Jadi Dokumen yang Menganggur
Tamara menekankan bahwa catatan dan evaluasi dari penilaian IKD ini harus menjadi acuan konkret dalam perumusan kebijakan, bukan sekadar dokumen yang dilaporkan lalu dilupakan. Ia mendorong agar hasil FGD mampu melahirkan kebijakan daerah yang jauh lebih inklusif, transparan, dan berpihak pada kepentingan seluruh warga Kaltara.
"Hasil FGD diharapkan mampu melahirkan kebijakan daerah yang jauh lebih inklusif, transparan, dan berpihak pada kepentingan seluruh warga Kaltara," tambahnya.
Langkah aktif yang ditunjukkan Komisi IV DPRD Kaltara ini menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab eksekutif. Legislatif memiliki peran strategis untuk memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar berangkat dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat di lapangan.
