TARAKAN — Sebanyak 60 desa di Kalimantan Utara masih terisolasi dari aliran listrik. Pemerintah provinsi bersama PLN menargetkan seluruhnya tersambung bertahap dalam tiga tahun ke depan, dimulai tahun depan.
Komitmen itu mengemuka dalam audiensi Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang dengan jajaran direksi PLN Kalimantan di Tarakan, Senin (31/8) lalu. Hadir GM PLN UID Kaltimra Muchamad Chaliq Fadli, GM UIP3B Kalimantan Riko Ramadhano Budiawan, serta para manajer unit wilayah.
Target 2026: Enam Puluh Desa Teraliri dalam Tiga Tahun
Zainal mengatakan Kaltara mendapat prioritas khusus dari pemerintah pusat dalam penyediaan listrik desa. Pembiayaan program bersumber dari APBN dan pelaksanaannya dikelola langsung oleh PLN.
“Ada sekitar 60-an desa yang belum berlistrik dan ini akan kita dorong penyelesaiannya secara bertahap,” ujar gubernur.
Meski eksekusi proyek ditangani PLN, Pemprov Kaltara tetap mengawal lewat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengawasan lapangan dilakukan agar pembangunan jaringan berjalan sesuai jadwal.
Perbatasan Krayan Jadi Prioritas, PLTMH Paramayu Direvitalisasi
Selain pembangunan jaringan baru, perhatian khusus diarahkan ke Krayan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. PLN berencana merevitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Paramayu yang memanfaatkan energi terbarukan.
“Untuk wilayah perbatasan Krayan, kami juga melakukan revitalisasi PLTMH Paramayu. Ini menjadi salah satu pekerjaan yang kami prioritaskan tahun ini,” kata Chaliq.
Langkah ini diyakini mampu menopang kebutuhan listrik masyarakat di kawasan yang selama ini mengandalkan pembangkit lokal dengan keterbatasan kapasitas.
CSR PLN untuk Warga Kurang Mampu, Data Calon Penerima Disiapkan
Pemprov juga mendorong PLN mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu rumah tangga tidak mampu mendapatkan sambungan listrik baru. Salah satu skema yang disiapkan adalah Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Dinas ESDM Kaltara akan menyuplai data calon penerima agar bantuan tepat sasaran. Zainal menegaskan pemprov siap mendukung penuh melalui pendataan masyarakat yang membutuhkan.
Sinergi ini diharapkan mendorong pemerataan akses listrik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan energi bagi warga di desa terpencil dan kawasan perbatasan Kalimantan Utara.
