NUNUKAN — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Nunukan membuka ruang dialog bertajuk "Ngopi Demokrasi" dengan tema "Menjadi Mahasiswa di Ujung Negara Apatis atau Mengawasi?" Kegiatan berlangsung di Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat (11/09/2026). Forum ini menjadi edisi pertama dari enam rangkaian yang direncanakan HMI.
Ketua HMI Cabang Nunukan, Andi Baso, menyebut forum ini lahir dari keresahan mahasiswa terhadap kondisi gerakan mahasiswa saat ini. Gagasan tersebut, menurutnya, sudah lama dibicarakan di ruang-ruang organisasi namun baru kini direalisasikan dalam bentuk dialog terbuka.
Mengapa "Ngopi Demokrasi" Digelar di Perbatasan
Nunukan berada di ujung utara Indonesia, berbatasan langsung dengan Malaysia. Posisi geografis itu membuat persoalan kebijakan daerah dan nasional terasa berbeda bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di wilayah perbatasan.
Andi menuturkan, keresahan itu tidak lepas dari kondisi kepedulian sosial mahasiswa yang dinilai perlu kembali diperkuat. HMI memandang perlu menyediakan ruang dialogis agar mahasiswa dapat membicarakan persoalan secara terbuka.
"Berdasarkan ide dan gagasan dari teman-teman, sebenarnya ini bukan hal yang baru, ini adalah hal yang sudah lama, kemudian baru sekarang kami realisasikan. Tujuannya bagaimana membangun kesadaran sebagai seorang mahasiswa, sebenarnya mahasiswa itu seperti apa peran dan tanggung jawabnya," ujarnya Jumat (11/09/2026).
Ia menegaskan kegiatan tersebut bukan untuk menghakimi mahasiswa. Forum ini, katanya, berupaya membalik kembali posisi dan peran mahasiswa ke koridor perjuangan yang semestinya.
19 Organisasi OKP dan Kemahasiswaan Diundang
Forum tidak hanya melibatkan kader HMI. Sekitar 19 organisasi dari unsur OKP dan kemahasiswaan turut diundang untuk membangun solidaritas dan kesadaran bersama.
"Berdasarkan hasil diskusi kami di ruang-ruang secretariat, HMI memandang perlunya ruang-ruang dialogis, perlu ada ruang untuk menyampaikan bahwa kita harus kembali menjadi mahasiswa yang berada pada jalur perjuangan," kata Andi.
Rangkaian kegiatan hingga enam edisi disusun berdasarkan TOR dan policy brief yang telah dibangun HMI. Tujuannya mendorong kesadaran mahasiswa yang, menurut Andi, hari ini cenderung mengarah pada sikap apatis.
Narasumber: Kesadaran Kritis Tak Cukup Dibangun di Kampus
Tokoh pemuda Nunukan, Muhammad Saparudin, yang menjadi narasumber menilai kesadaran mahasiswa tidak cukup dibangun lewat aktivitas di dalam kampus. Kesadaran kritis harus berkembang melalui organisasi, lingkungan sosial, hingga keterlibatan melihat persoalan masyarakat dan negara.
"Berkumpulnya kawan-kawan mahasiswa pada hari ini adalah untuk menyusun kesadaran, bagaimana mahasiswa ini sampai kepada kesadaran kritis, kemudian kesadaran itu bertemu dan berkembang, mulai dari lingkungan kampus, organisasi mahasiswa, masyarakat, negara, hingga persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat," ujarnya, Jumat (11/09/2026).
Ia menilai isu kebijakan daerah maupun nasional tidak cukup hanya ramai dibicarakan. Setiap isu perlu dikaji satu per satu, termasuk pelaksanaan dan penyelesaiannya, dari sisi nalar kritis pemuda dan mahasiswa.
"Memang perlu kajian serius terhadap isu-isu tertentu, baik kebijakan daerah maupun kebijakan nasional. Kita terlalu banyak berkumpul pada suatu isu, tetapi tidak membahasnya satu per satu. Karena itu, setiap isu harus dibahas secara mendalam, termasuk bagaimana pelaksanaan dan penyelesaiannya. Itu yang harus kita kaji dari sisi nalar kritis pemuda dan mahasiswa," katanya.
Bawaslu Nunukan: Demokrasi Tidak Selesai Saat Pemilu Berakhir
Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan, Moch. Yusran, menempatkan mahasiswa sebagai bagian penting dari partisipasi publik dalam demokrasi. Menurutnya, proses demokrasi tidak selesai ketika pemilu berakhir.
"Demokrasi itu adalah partisipasi public, karena itu, penting bagi mahasiswa sebagai gerakan sosial kontrol untuk berpartisipasi dalam mewarnai demokrasi di daerah, khususnya di Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.
Yusran menyebut mahasiswa memiliki posisi sebagai agent of change sekaligus moral force. Peran itu dapat diwujudkan dengan mengawal kebijakan pemerintah dan memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian.
"Mahasiswa ini bagian dari agent of change, moral force atau kekuatan moral, gerakannya diharapkan bisa merepresentasikan kebutuhan masyarakat, misalnya dalam hal mengawal setiap kebijakan pemerintah hari ini," katanya.
Ia menambahkan, hubungan antara masyarakat sebagai pemilih dan pemimpin yang telah terpilih tidak boleh berhenti setelah pemilu usai. Pengawasan terhadap kebijakan menjadi bagian dari peran mahasiswa di wilayah perbatasan seperti Nunukan.
