TARAKAN — Rombongan Komisi III DPRD Kalimantan Utara menilai KPH berperan sebagai garda terdepan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan di tingkat tapak. Namun keterbatasan sarana, prasarana, dan jumlah personel masih menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian serius.
Kunjungan kerja tersebut diikuti anggota Komisi III, yakni Yancong, Rismanto, Hj. Aluh Berlian, dan H. Mohammad Nafis. Agenda utamanya membahas kondisi pengelolaan kawasan hutan Kota Tarakan dan langkah strategis menghadapi musim kemarau.
Dorongan Anggaran untuk Kelembagaan KPH
Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, menegaskan pihaknya mendorong penguatan program perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengamanan kawasan dari aktivitas ilegal.
"Komisi III mendorong penguatan program perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengamanan kawasan dari aktivitas ilegal. DPRD juga berkomitmen mendorong dukungan anggaran melalui APBD untuk memperkuat kelembagaan dan operasional KPH," ujar Jufri.
Menurut Jufri, dukungan anggaran diperlukan agar KPH bisa menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan secara optimal. Tanpa itu, program rehabilitasi dan pengamanan kawasan berisiko berjalan tidak maksimal.
Antisipasi Karhutla di Kawasan Rawan Tarakan
Pembahasan lain menyoroti potensi kebakaran hutan dan lahan di Kota Tarakan. Komisi III mendorong penguatan sistem deteksi dini, patroli, serta kesiapsiagaan tim di kawasan yang rawan terdampak.
Wilayah yang berbatasan langsung dengan lahan masyarakat menjadi titik perhatian utama. Pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi ancaman yang sulit dilepaskan dari pola pertanian warga di sekitar kawasan hutan.
KPH Minta Dukungan Sarana Pemadaman dan Patroli Terpadu
Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH Tarakan, Agnes Noni, menyambut baik kunjungan Komisi III. Ia menyampaikan bahwa pengawasan dan perlindungan kawasan menjadi salah satu tugas penting KPH.
"Kami sangat berterima kasih atas perhatian Komisi III. Dukungan DPRD sangat kami butuhkan, terutama untuk pengadaan sarana pemadaman, patroli terpadu, dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar," ungkap Agnes.
Agnes menyebut tantangan Karhutla kerap muncul di wilayah yang berbatasan langsung dengan lahan masyarakat. Sosialisasi ke warga dinilai sama pentingnya dengan penyediaan peralatan pemadaman.
Sinergi dengan Dinas Kehutanan dan BPBD
Melalui kunjungan tersebut, Komisi III DPRD Kaltara dan UPTD KPH Tarakan sepakat memperkuat sinergi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara, BPBD, serta masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.
Kolaborasi itu diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi Karhutla. Upaya pencegahan berkelanjutan di Kota Tarakan menjadi target utama dari pertemuan tersebut.
