TARAKAN — Komandan Lanud Anang Busra Marsma TNI Andreas A. Dhewo menyampaikan rencana penempatan skuadron drone militer dalam konferensi pers pengungkapan kasus narkotika di Tarakan, Kamis (5/11/2026). Menurut dia, peresmian skuadron itu diperkirakan berlangsung dalam waktu dekat, tepatnya di awal 2027.
“Dalam kurun waktu tidak lama lagi, mungkin di awal tahun 2027, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan juga Markas Besar Angkatan Udara akan mulai meresmikan salah satu skuadron udara yang akan ditempatkan di Lanud Anang Busra dengan alutsistanya berupa military drone,” ungkap Andreas.
Apa Saja yang Jadi Sasaran Pantauan Drone Militer
Andreas menyebut drone militer akan dipakai untuk pengamatan dan pengintaian dari udara terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan Kaltara. Sasaran utamanya adalah penangkapan ikan ilegal dan pembalakan liar yang selama ini sulit dijangkau pengawasan darat.
Selain dua persoalan itu, pengintaian udara diarahkan ke kejahatan terorganisasi lintas negara yang berkaitan dengan aktivitas di wilayah perbatasan. Penyelundupan narkotika, peredaran gelap narkoba, dan tindak pidana perdagangan orang masuk dalam daftar pemantauan.
“Drone ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengawasan terhadap illegal fishing, illegal logging, maupun kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba, peredaran gelap narkotika, dan human trafficking,” paparnya.
Dukungan Pengintaian Terbuka untuk Polda Kaltara dan BNNP
Pemanfaatan drone tidak dibatasi untuk kepentingan TNI AU. Andreas menyatakan Lanud Anang Busra siap berkoordinasi bila Polda Kaltara, BNNP, atau instansi lain membutuhkan bantuan pengamatan dari udara.
“Dengan adanya military drone ini, tentunya akan sangat membantu dalam pelaksanaan pengamatan maupun pengintaian dari udara. Dukungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat berbagai potensi gangguan keamanan di wilayah Kaltara,” jelasnya.
Menurut dia, penanganan tindak pidana lintas negara memang menuntut kerja sama aparat dari berbagai unsur. Pengawasan wilayah dinilai berjalan lebih optimal bila pengamatan udara terhubung dengan kerja lapangan instansi lain.
Sinergi TNI-Polri dan BNNP Jadi Modal Pengamanan Perbatasan
Andreas menilai kerja sama lintas instansi di Kaltara sudah memperlihatkan hasil, termasuk dalam pengungkapan kasus narkotika yang diumumkan pada konferensi pers tersebut. Ia menyebut kolaborasi itu akan terus dibangun, tidak hanya oleh TNI AU tetapi seluruh jajaran TNI.
“Apabila Polda Kaltara, BNNP, ataupun instansi lainnya membutuhkan dukungan pengamatan dan pengintaian dari udara, tentunya kami siap berkoordinasi untuk membantu sesuai kebutuhan di lapangan,” katanya.
Dukungan tersebut, lanjut Andreas, diarahkan untuk menjaga keamanan wilayah sekaligus menopang kesejahteraan masyarakat perbatasan. Ia berharap hubungan kerja sama antarlembaga terus diperkuat menghadapi tantangan keamanan di kawasan itu.
“Ke depan kita terus akan berkolaborasi dan akan saling mendukung satu sama lain demi tetap terjaganya kedaulatan NKRI, khususnya di udara, keamanan, dan juga ketertiban masyarakat,” tutup Andreas.
