BULUNGAN — Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, menyatakan pembahasan soal pergerakan harga dan dampak kenaikan BBM menjadi agenda utama dalam rapat inflasi mingguan tersebut. “Kita setiap Senin ada rapat tim inflasi dan dimonitor langsung oleh teman-teman di pusat. Ada tim inflasi juga di sini yang terus melakukan pengawasan,” katanya, Kamis (14/5/2026).
Efek Dompet Plastik hingga Biaya Distribusi
Denny mengakui kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek domino pada berbagai kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan harga plastik yang sempat ramai dibicarakan, yang secara langsung mempengaruhi biaya kemasan produk pangan dan barang kebutuhan sehari-hari. Produk-produk yang proses distribusi maupun produksinya bergantung pada bahan bakar menjadi prioritas pantauan.
Menariknya, dampak ini di beberapa daerah di Jawa sudah mulai mendorong masyarakat mencari alternatif pengganti kemasan plastik. “Kalau di Jawa itu mulai terasa. Ada yang mencari alternatif pengganti kemasan menggunakan daun pisang dan sebagainya,” terang Denny.
Belum Ada Laporan Signifikan, Tapi Waspada Dampak Bertahap
Meski waspada, Pemprov Kaltara mengaku hingga saat ini belum menerima laporan signifikan terkait lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak ingin lengah. Denny meminta seluruh pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap stabilitas harga, guna mengantisipasi kemungkinan kenaikan secara bertahap akibat biaya distribusi dan transportasi yang membengkak.
Ia menegaskan, koordinasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat. Tujuannya memastikan langkah pengendalian inflasi dapat berjalan efektif di daerah. “Terutama menghadapi potensi kenaikan harga akibat biaya distribusi dan transportasi,” pungkasnya.
TPID Jadi Garda Depan Stabilitas Harga
Keberadaan TPID menjadi kunci dalam skenario ini. Forum yang diisi oleh berbagai instansi terkait ini bertugas tidak hanya memantau, tetapi juga merumuskan langkah antisipatif jika harga mulai merangkak naik. Dengan rapat rutin setiap pekan, diharapkan setiap gejolak harga bisa segera terdeteksi dan ditangani sebelum berdampak luas pada daya beli warga Kaltara.
