TANJUNG SELOR — Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2025 berlangsung di Gedung DPRD, Senin (8/6). Capaian opini WTP ke-12 ini menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.
Lima Catatan BPK yang Masih Menanti Tindak Lanjut
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., menekankan bahwa opini WTP bukanlah garis akhir. Masih ada sejumlah rekomendasi dari BPK yang harus menjadi perhatian serius.
“WTP ini adalah penghargaan atas pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tetapi masih ada beberapa catatan yang harus segera diperbaiki. Karena itu menjadi bagian penting agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik ke depan,” ujarnya di hadapan awak media.
Menurut Achmad, penghargaan tersebut harus dimaknai sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan, bukan sekadar prestasi administratif. “Kalau masih ada catatan, berarti masih ada yang perlu dibenahi. Kami berharap seluruh rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti sesuai waktu yang diberikan,” tegasnya.
Gubernur Zainal: Setiap Rupiah Harus Dipertanggungjawabkan
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dan objektif. Ia menilai hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
“Laporan yang kami terima hari ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi cerminan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Zainal.
Ia memastikan seluruh rekomendasi dan temuan yang disampaikan BPK akan ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Harapan di Balik Prestasi Administratif
Raihan WTP ke-12 ini menjadi bukti bahwa kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah terus dijaga. Namun lebih dari sekadar penghargaan, masyarakat berharap prestasi tersebut mampu diterjemahkan menjadi pembangunan yang merata, pelayanan yang semakin baik, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan hingga pelosok Kalimantan Utara.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya terletak pada opini yang diraih, melainkan pada manfaat yang dirasakan masyarakat dari setiap kebijakan dan anggaran yang dikelola pemerintah.
