BULUNGAN — Kepala Bapenda Kaltara Datu Iqro menegaskan bahwa kebijakan registrasi kendaraan berpelat KU bukan sekadar urusan administrasi, melainkan strategi fiskal daerah. Setiap kendaraan yang terdaftar di Kaltara secara langsung menyumbang PKB ke kas daerah, yang kemudian menjadi modal bagi pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan publik.
Dampak Langsung ke Kas Daerah
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen vital PAD. Dengan mendorong perusahaan dan instansi pemerintah beralih ke pelat KU, Bapenda memastikan bahwa pembayaran pajak tidak bocor ke daerah lain. “Pak Gubernur mengarahkan agar perusahaan maupun instansi pemerintah menggunakan kendaraan berpelat KU. Dengan begitu pajak kendaraan bermotor masuk ke daerah dan dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Datu Iqro di Bulungan, baru-baru ini.
Mengapa Perusahaan dan Instansi Jadi Sasaran?
Kendaraan operasional milik perusahaan tambang, perkebunan, logistik, hingga mobil dinas instansi pemerintah jumlahnya signifikan. Jika seluruhnya terdaftar di Kaltara, potensi penerimaan PKB bisa meningkat drastis. Datu Iqro menilai, dukungan dunia usaha dan instansi sangat krusial untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. “Semakin banyak kendaraan yang terdaftar di Kaltara, semakin besar pula potensi PAD yang dapat dihimpun,” tambahnya.
Kontribusi Nyata untuk Pembangunan
Selain memberikan kepastian administrasi bagi pemilik kendaraan, kebijakan ini dinilai sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Penerimaan PKB yang optimal akan digunakan untuk membiayai perbaikan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, pendidikan, dan program prioritas lainnya di Kalimantan Utara. Bapenda berharap seluruh pihak dapat segera merealisasikan registrasi kendaraan mereka ke pelat KU.
