TANJUNG SELOR — Kunjungan kerja yang dilakukan Senator asal Kaltara itu menegaskan pentingnya koordinasi erat antara pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum (APH). Hal ini dinilai krusial mengingat potensi kekayaan alam di provinsi paling utara Pulau Kalimantan tersebut sangat melimpah dan tersebar di berbagai sektor.
“Potensi Kaltara hari ini sangat luar biasa, mulai dari laut, darat, perkebunan, hingga pertambangan. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang erat dengan aparat penegak hukum (APH) dalam rangka mengatur dan memastikan tata kelola di berbagai sektor ini berjalan dengan baik,” tegas Hasan Basri dalam keterangannya, Senin.
Mengapa Pengawasan APH Menjadi Kunci di Kaltara?
Hasan Basri menjelaskan, pengawasan yang ketat dan saksama di antara sesama APH sangat diperlukan. Menurutnya, tanpa pengawasan yang solid, pengelolaan sumber daya alam yang besar berisiko menimbulkan kebocoran dan pelanggaran hukum yang justru merugikan negara dan masyarakat.
“Pengawasan harus dilakukan secara baik dan saksama di antara sesama APH yang ada di Kalimantan Utara,” tambahnya.
Respons Kejati Kaltara: Siap Berikan Pendampingan Hukum
Langkah koordinasi yang diinisiasi DPD RI ini mendapat respons positif dari pihak Kejaksaan Tinggi Kaltara. Mereka menyambut baik inisiatif kolaborasi tersebut dan menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan hukum.
Kejati Kaltara berkomitmen melakukan pengawasan secara profesional terhadap sektor-sektor strategis di wilayahnya. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum dan mencegah potensi kebocoran dalam tata kelola komoditas utama daerah.
Dampak bagi Percepatan Pembangunan Daerah
Kolaborasi antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum ini diyakini akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan daerah. Dengan tata kelola yang bersih dan sesuai aturan, investasi di sektor sumber daya alam dapat berjalan kondusif dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, manfaat dari kekayaan alam Kaltara diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya sebagai komoditas ekspor tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkeadilan.
