TANJUNG SELOR — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Denny Harianto meminta 14 perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyusun strategi peningkatan pendapatan sebelum merancang rencana belanja. Arahan ini menjadi poin utama dalam rapat koordinasi rutin bulanan di lingkungan Pemprov Kaltara yang digelar di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (10/8).
Rapat yang dihadiri seluruh asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah itu difokuskan pada evaluasi program serta penyesuaian prioritas pembangunan di sisa tahun anggaran. Denny menegaskan, urutan perencanaan tersebut wajib diubah agar sisi penerimaan daerah tidak terus tertekan.
Efisiensi Perjalanan Dinas Jadi Sorotan
Di hadapan jajaran pejabat struktural, Denny menyoroti belanja perjalanan dinas yang kerap membebani anggaran. Setiap perangkat daerah diminta lebih selektif menentukan agenda yang perlu dihadiri langsung oleh pimpinan.
Untuk kegiatan bersifat teknis, kehadiran dapat didelegasikan kepada Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau staf sesuai kebutuhan.
"Langkah ini dinilai dapat membantu mengendalikan belanja sekaligus memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memperoleh pengalaman dan pengembangan kapasitas dalam menjalankan tugas," kata Denny.
Tekanan Fiskal dari Sektor Batu Bara
Penurunan pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD) menjadi latar belakang utama penataan ulang anggaran. Dinamika sektor sumber daya alam, khususnya mineral batu bara, ikut memengaruhi besaran transfer yang diterima Pemprov Kaltara.
Kondisi ini memaksa pemerintah daerah memilih program pembangunan secara lebih ketat. "Anggaran yang tersedia akan kita fokuskan pada program pembangunan yang benar-benar prioritas dan berdampak bagi masyarakat," tegasnya.
Kejar Dukungan APBN dan DAK
Selain mengoptimalkan PAD, seluruh perangkat daerah diminta aktif menyiapkan proposal teknis. Kesiapan lahan dan kelengkapan perencanaan menjadi syarat utama agar peluang mendapatkan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa dimanfaatkan maksimal.
Menutup arahannya, Denny mengingatkan jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama agar tetap fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing. Profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan dinilai krusial di tengah keterbatasan fiskal.
