Sikka — Pulau Palue di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi fokus percepatan penanganan pascagempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Menteri PU Dody Hanggodo langsung menginstruksikan langkah darurat untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.
Sekitar 7.000 warga di delapan desa di Pulau Palue kini mendapat perhatian khusus melalui penyediaan air darurat dan persiapan sumber air tambahan. Wilayah yang berada di utara Pulau Flores ini mengalami kerusakan infrastruktur yang cukup parah akibat gempa.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemenuhan air bersih menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Tindak lanjut arahan tersebut diwujudkan dengan kunjungan langsung ke lokasi bencana. Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw bersama jajaran meninjau kondisi Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026).
Didampingi Bupati Sikka Juventus Kago, Dirjen SDA memeriksa tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi. Kunjungan itu juga menyasar kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023 dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik, yang selama ini menjadi andalan layanan air warga.
Untuk kebutuhan air dalam kondisi pascagempa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue.
BBWS Nusa Tenggara II juga menyiapkan survei geolistrik untuk memetakan potensi sumber air tanah. Langkah ini menjadi dasar penentuan titik potensial pengembangan sumber air baru, sehingga ketergantungan pada sumber yang ada saat ini bisa dikurangi.
Pemulihan Infrastruktur Terdampak Lainnya
Selain air bersih, Kementerian PU mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu. Pemulihan akses dan perlindungan kawasan permukiman juga menjadi perhatian serius.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang mengganggu akses masyarakat. Kantor Camat Palue yang rusak akibat gempa juga masuk dalam daftar pemulihan fasilitas pelayanan publik.
Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue dilakukan secara bertahap dengan menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, sebagai prioritas utama pascagempa.
