TANJUNG SELOR — Dewantoro resmi menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Nunukan menggantikan Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo yang bertugas sebagai Wakil Ketua PN Wonogiri, Jawa Tengah. Pelantikan dan pengambilan sumpah digelar di Kantor Pengadilan Tinggi (PT) Kaltara, Tanjung Selor, Rabu.
Dewantoro bukan wajah baru di Nunukan. Sebelumnya ia menjabat Wakil Ketua PN setempat, sehingga ia mengaku memahami betul dinamika masyarakat dan beragamnya jenis perkara yang masuk ke pengadilan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu.
Lanjutkan Program Lama, Perbaiki yang Kurang
Ia menyatakan akan melanjutkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah dijalankan pendahulunya. Namun, ia juga membuka ruang untuk pembaruan di lingkungan PN Nunukan.
"Yang kurang kita perbaiki, yang belum kita laksanakan tentunya harus ada pembaharuan-pembaharuan," ujar Ketua PT Kaltara, Prof. Syahlan, dalam pesannya usai melantik Dewantoro.
Dewantoro menegaskan akan bersinergi dengan para hakim, kepaniteraan, dan staf kesekretariatan untuk memetakan permasalahan serta mencari solusi penegakan hukum. Ia juga akan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), DPRD, dan aparat penegak hukum (APH) lainnya di Nunukan.
Perbatasan dan Tantangan Kasus TPPO
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah, Malaysia, PN Nunukan kerap menerima perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurut Dewantoro, pengadilan hanya berada di bagian hilir atau menerima perkara yang sudah dilimpahkan.
"Kami hanya menerima perkara di bagian hilir, kami mengharap ada perbaikan di bagian hulu sehingga perkara-perkara TPPO ini semakin berkurang yang masuk di Pengadilan Negeri Nunukan," katanya.
Ia menyarankan pencegahan kasus TPPO dilakukan oleh Pemkab Nunukan bersama pemerintah kabupaten asal para calon pekerja migran yang berpotensi menjadi korban.
Wajah Indonesia di Mata Internasional
Prof. Syahlan mengingatkan bahwa PN Nunukan adalah representasi wajah Indonesia di perbatasan, sama halnya dengan pengadilan di Batam dan Tanjung Balai Karimun. Ia menegaskan tidak ada perbedaan tupoksi dan tanggung jawab bagi ketua pengadilan di perbatasan maupun bukan.
"Menjaga independensi, menjaga integritas dan profesionalisme sebagai seorang hakim," tegasnya mengenai pesan yang selalu ia sampaikan kepada para ketua PN di lingkungan PT Kaltara.
Dewantoro sendiri meyakini amanah yang diberikan kepadanya dapat dijalankan dengan baik di Nunukan. "Seperti yang Bapak Ketua PT Kaltara katakan, kita akan hadir memberikan solusi dalam penegakan hukum dan keadilan di Kabupaten Nunukan," pungkasnya.
