NUNUKAN — Pengibaran Bendera Dayak Borneo di tengah rusaknya Jalan Lingkar Krayan memicu diskusi publik di Kalimantan Utara. Simbol adat yang dipasang berdampingan dengan Sang Saka Merah Putih itu disebut-sebut sebagai alarm atas ketimpangan pembangunan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Penasihat Persekutuan Dayak Lundayeh (PDL) Provinsi Kalimantan Utara, Yonsep, meluruskan narasi yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, aksi tersebut adalah bentuk penyampaian aspirasi warga, bukan ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Reaksi Spontan Anak Muda Atas Jalan Rusak
Yonsep yang juga menjabat Ketua DPC PDL Tarakan menilai pengibaran bendera adat itu muncul dari kemarahan generasi muda Krayan. Kondisi jalan penghubung yang memprihatinkan membuat aktivitas ekonomi dan sosial warga terhambat, terutama di kawasan perbatasan.
“Ini bukan makar atau bentuk ketidaksukaan terhadap negara. Saya melihatnya sebagai reaksi spontan dan ekspresi ketidakpuasan anak-anak muda terhadap kondisi yang ada,” ujarnya.
Ia menggarisbawahi bahwa simbol adat dikibarkan berdampingan dengan bendera negara, bukan menggantikannya. Hal ini menunjukkan bahwa kecintaan terhadap NKRI tetap utuh, namun di saat yang sama warga menuntut perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun daerah.
Negara Diminta Buktikan Kehadiran di Perbatasan
Yonsep mengingatkan bahwa loyalitas warga tidak bisa hanya diukur dari retorika ideologi. Pemerintah harus hadir secara fisik melalui pembangunan infrastruktur dasar, terutama akses jalan yang layak di garis depan negara.
“Negara jangan hanya menuntut loyalitas ideologi. Tetapi masyarakat juga harus merasakan kehadiran negara melalui pembangunan, terutama akses jalan dan infrastruktur,” tegasnya.
Jalan Lingkar Krayan selama ini menjadi denyut nadi perekonomian warga. Rusaknya ruas jalan di Krayan Induk dan Krayan Selatan berdampak langsung pada distribusi logistik, harga barang, hingga akses layanan publik.
PDL Lakukan Pendataan dan Identifikasi Pelaku
Organisasi adat tidak tinggal diam. Sesuai mekanisme internal, PDL tengah melakukan pendataan dan penelusuran terkait aksi sosial tersebut di tingkat lokal.
“Kami sudah menerima laporan. Sekarang masih kami koordinasikan dan identifikasi siapa saja yang terlibat. Setelah itu baru kami menentukan langkah komunikasi lebih lanjut,” beber Yonsep.
Langkah ini diambil agar persoalan tidak melebar menjadi dinamika sosial yang lebih luas. PDL memilih pendekatan dialog ketimbang tindakan represif terhadap pemuda yang terlibat.
Dialog Lebih Penting Daripada Stigma
Menurut Yonsep, aparat dan pemerintah sebaiknya mengedepankan komunikasi untuk mencari akar persoalan. Pendekatan yang keliru justru berpotensi membesar-besarkan isu yang sejatinya sederhana.
“Yang paling penting adalah mencari tahu apa yang menjadi dasar dan motivasi mereka. Jangan sampai persoalan ini justru membesar karena pendekatan yang tidak tepat,” pesannya.
Masyarakat Krayan berharap respons cepat dari pemerintah pusat dan daerah untuk merealisasikan perbaikan Jalan Lingkar Krayan. Perbaikan infrastruktur dinilai sebagai solusi paling konkret agar aspirasi warga perbatasan benar-benar didengar dan tidak lagi disampaikan melalui aksi simbolis.***
