TANJUNG SELOR — Opini WTP ke-12 ini menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Gubernur Zainal menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut, namun menekankan bahwa hasil pemeriksaan ini bukan sekadar penghargaan.
“Alhamdulillah, kami bersyukur atas capaian Opini WTP ini. Namun hasil pemeriksaan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk terus menyempurnakan tata kelola dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah,” kata Zainal dalam sambutannya.
Mitra Strategis dalam Pengawasan
Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal menyebut BPK tidak hanya menjalankan fungsi audit. Ia menilai lembaga tersebut telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan yang komprehensif dan objektif terhadap LKPD Tahun 2025,” ujarnya.
Apresiasi juga diberikan kepada DPRD Kaltara dan seluruh perangkat daerah yang mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Zainal berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK terus diperkuat agar pengelolaan anggaran daerah semakin akuntabel.
Evaluasi dan Tindak Lanjut
Gubernur Zainal menegaskan bahwa opini WTP merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang penting. Ia menyebut capaian ini menjadi dasar untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani masyarakat.
“Laporan yang kami terima hari ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi cerminan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Setiap rekomendasi akan kami tindak lanjuti dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Kaltara akan segera menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi yang disampaikan BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. LHP atas LKPD tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Raden Yudi Ramdan Budiman.
Kepercayaan Publik
Dengan capaian WTP ke-12 ini, Pemprov Kaltara berharap kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
