KALIMANTAN UTARA — Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P. Bolombo, turut hadir dalam rapat tersebut. Kehadirannya disebut sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi pusat-daerah demi stabilitas ekonomi, khususnya di tingkat desa.
Inflasi Terkendali, Tapi Harga Minyak Goreng Waspada
Mendagri Tito mengapresiasi capaian inflasi nasional pada Mei 2026 yang tercatat 3,08 persen secara tahunan (year on year). Angka ini dinilai masih berada dalam rentang target pemerintah. Meski demikian, ia memperingatkan pemerintah daerah untuk tidak lengah.
"Pantau terus perkembangan harga komoditas strategis, khususnya minyak goreng yang mengalami kenaikan di berbagai daerah," demikian arahan Mendagri dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (16/6).
Di sisi lain, harga beras disebut relatif stabil berkat upaya Kementerian Pertanian dan Perum Bulog dalam menjaga pasokan. Beras tidak menjadi penyumbang utama inflasi pada periode ini.
Nobar Piala Dunia 2026: Hiburan yang Menggerakkan UMKM
Rapat koordinasi ini juga dirangkaikan dengan pembahasan dukungan daerah terhadap pelaksanaan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026. Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.2.7/4657/SJ yang mengimbau pemda memfasilitasi kegiatan tersebut sesuai kemampuan masing-masing.
Menurut Tito, nobar bukan sekadar hiburan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian daerah. "Keterlibatan pelaku UMKM, dunia usaha, dan komunitas lokal bisa terpacu melalui kegiatan ini," ujarnya.
Kegiatan nobar direncanakan melibatkan TVRI sebagai mitra penyelenggara. Direktur Utama TVRI Tubagus Fiki Chikara Satari turut hadir dalam rapat tersebut.
Sensus Ekonomi 2026: Fondasi Data untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Pada kesempatan yang sama, Mendagri bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang dukungan pemda terhadap Sensus Ekonomi 2026. Mendagri menegaskan, data ekonomi yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik di pusat maupun daerah.
Melalui SEB ini, pemerintah daerah didorong memperkuat koordinasi dengan BPS di wilayah masing-masing. Tujuannya memastikan sensus berjalan optimal dan menghasilkan data berkualitas untuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Dirjen Bina Pemdes La Ode Ahmad menambahkan, partisipasi aktif daerah dalam sensus ini krusial untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. "Data yang akurat dari bawah akan menentukan kebijakan yang tepat bagi masyarakat desa," ujarnya dalam kesempatan terpisah.
Turut hadir dalam rapat tersebut Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait. Rapat ini menjadi salah satu agenda rutin pemerintah untuk memastikan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah berjalan searah.
