BULUNGAN — Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara mengungkap fakta mengejutkan tentang pola belanja warga. Belanja rokok dan tembakau menempati posisi signifikan dalam struktur pengeluaran makanan masyarakat, yakni menyerap 11,33 persen dari total belanja kebutuhan pangan.
Persentase ini hanya kalah dari kelompok makanan dan minuman jadi yang mencapai 26,22 persen, ikan sebesar 12,06 persen, serta padi-padian yang mencatatkan 11,98 persen. Artinya, dalam setiap Rp100 ribu belanja makanan, sekitar Rp11 ribu di antaranya habis untuk membeli rokok.
Belanja Rokok Kalahkan Daging, Buah, dan Susu
Jika dibandingkan dengan kebutuhan pangan lain, posisi rokok terbilang dominan. Pengeluaran untuk sayur-sayuran hanya 8,23 persen, telur dan susu 6,47 persen, daging 5,69 persen, serta buah-buahan yang berada di angka 4,91 persen.
Kondisi ini menunjukkan preferensi konsumsi yang kuat terhadap produk tembakau di tengah masyarakat Kaltara. Namun, BPS menegaskan bahwa besarnya angka tersebut tidak serta-merta menempatkan rokok sebagai kebutuhan pokok.
Penjelasan BPS: Bukan Kebutuhan Pokok
Kepala BPS Kaltara, Mustaqim, menjelaskan bahwa data ini hanyalah gambaran pola konsumsi rumah tangga dalam periode tertentu. Tingginya pengeluaran pada satu komoditas tidak bisa langsung diartikan sebagai indikator kebutuhan dasar.
“Data ini lebih menggambarkan bagaimana pola pengeluaran masyarakat. Jadi bukan berarti rokok menjadi kebutuhan pokok, tetapi ada bagian dari pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk rokok dan tembakau,” ujarnya kepada Benuanta, Ahad (9/8/2026).
Rata-Rata Belanja Warga Kaltara Capai Rp1,72 Juta per Bulan
Secara keseluruhan, rata-rata pengeluaran masyarakat Kaltara mencapai sekitar Rp1,72 juta per orang setiap bulan. Dari jumlah tersebut, porsi belanja makanan tercatat 48,59 persen, sementara pengeluaran bukan makanan sedikit lebih tinggi dengan 51,41 persen.
Dalam kelompok makanan, makanan dan minuman jadi masih menjadi penyumbang terbesar. Setelah itu, berturut-turut diikuti oleh ikan, padi-padian, serta rokok dan tembakau.
Mustaqim mengingatkan agar data ini tidak digunakan untuk menilai kesejahteraan secara parsial. “Untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya melihat satu komoditas saja. Pengeluaran perlu dilihat secara keseluruhan, termasuk pendapatan, harga barang dan daya beli masyarakat,” pungkasnya.
