TARAKAN — Penyusutan pagu Beasiswa Kaltara Unggul dari Rp15 miliar menjadi Rp5 miliar membuat akses mahasiswa asal Kalimantan Utara ke bantuan biaya pendidikan kian sempit. Syamsuddin menilai pemangkasan itu berisiko memutus jalur generasi muda Kaltara ke perguruan tinggi di tengah tekanan fiskal daerah yang belum surut.
Politikus DPRD Kaltara itu menyebut bantuan pendidikan sebagai instrumen penting untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia daerah. Karena itu, ia mendorong pagu beasiswa dinaikkan lagi ke kisaran Rp10 miliar sampai Rp15 miliar.
APBD Kaltara Menyusut dari Rp3,8 Triliun ke Rp2,3 Triliun
Syamsuddin memaparkan, APBD Kaltara pada 2024 masih berada di kisaran Rp3,7 triliun hingga Rp3,8 triliun. Pada 2026, anggaran daerah diperkirakan hanya sekitar Rp2,3 triliun.
Penurunan itu dipengaruhi kebijakan efisiensi secara nasional dan pengurangan alokasi transfer dari pemerintah pusat. Proyeksi 2027 pun tidak lebih ringan: APBD Kaltara berpotensi menyusut lagi sekitar Rp100 miliar menjadi Rp2,2 triliun.
“Dengan penurunan APBD yang luar biasa ini, praktis banyak program daerah yang terpaksa diikat dan diefisiensi. Berdasarkan rekomendasi aparat pengawas dan KPK, dalam kondisi keuangan tertekan seperti sekarang, Pemprov diminta memprioritaskan program yang murni menjadi kewenangan provinsi saja,” papar Syamsuddin, Senin (26/10/2026).
Pos Belanja yang Terdampak: Pembangunan Fisik hingga Hibah
Tekanan fiskal merambat ke sejumlah pos belanja, mulai dari pembangunan fisik, hibah, sampai program bantuan pendidikan. Pemerintah daerah dituntut menentukan prioritas agar keterbatasan anggaran tidak menghapus program yang dibutuhkan warga.
Syamsuddin menegaskan efisiensi tidak semestinya dipandang sekadar sebagai pengurangan belanja. Baginya, penyusutan anggaran justru menjadi momentum memastikan setiap program pemerintah punya manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Jalur Umum Beasiswa Diminta Kembali Dibuka
Selain besaran anggaran, Syamsuddin mendorong jalur umum beasiswa kembali dibuka. Permintaan itu agar mahasiswa yang berkuliah di luar kampus mitra tetap punya kesempatan menerima bantuan.
Menurutnya, akses pendidikan tinggi perlu dijaga supaya keterbatasan ekonomi tidak makin membatasi peluang generasi muda mengembangkan kemampuan dan meraih masa depan. Besaran anggaran dan skema penerimaan tetap akan dibahas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan yang berlaku.
Memasuki usia ke-14 Provinsi Kaltara, Syamsuddin berharap pemerintah daerah dan DPRD memperkuat koordinasi menjaga keberlanjutan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Dari Kaltara, untuk Indonesia. Bersama rakyat, mengabdi untuk masa depan,” pungkasnya.
