Pencarian

DPRD Kaltara Bawa Aspirasi Nelayan hingga Konektivitas Digital ke Forum Hari Aspirasi PKS di DPR RI

Jumat, 12 Juni 2026 • 11:14:31 WIB
DPRD Kaltara Bawa Aspirasi Nelayan hingga Konektivitas Digital ke Forum Hari Aspirasi PKS di DPR RI
Delegasi DPRD Kaltara menyampaikan aspirasi nelayan dan konektivitas digital di Forum Hari Aspirasi PKS DPR RI.

TANJUNG SELOR — Rombongan DPRD Kalimantan Utara menghadiri Hari Aspirasi yang digelar Fraksi PKS DPR RI di Jakarta, Kamis (11/6) lalu. Delegasi dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain, S.T bersama Muhammad Nasir, H. Ladullah, H. Moh. Nafis, dan Komarudin. Aspirasi diterima langsung oleh Alifudin, SE selaku anggota Komisi VII Fraksi PKS DPR RI.

Dua Aspirasi Utama untuk Nelayan dan Industri Rumput Laut

Muhammad Nasir, anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, menyampaikan dua permintaan prioritas. Pertama, perluasan Program Kampung Nelayan yang dinilai sudah terbukti membantu masyarakat pesisir. Kedua, pembangunan pabrik pengolahan rumput laut di daerah.

"Program Kampung Nelayan telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. Karena itu kami meminta agar program ini tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga diperluas cakupannya," ujar Muhammad Nasir dalam forum tersebut.

Menurutnya, Kalimantan Utara memiliki potensi besar sebagai sentra rumput laut nasional. Namun nilai tambah ekonomi belum maksimal karena hasil produksi masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Ia berharap pemerintah pusat mendorong investasi industri pengolahan agar manfaat ekonomi lebih besar dirasakan masyarakat.

Konektivitas Digital di Wilayah Kepulauan Jadi Sorotan

Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain bersama Komarudin dan H. Saleh mengangkat persoalan akses internet di wilayah kepulauan dan desa terpencil. Mereka menilai masih banyak daerah yang menghadapi keterbatasan jaringan telekomunikasi sehingga membutuhkan intervensi pemerintah pusat.

Selain infrastruktur digital, rombongan juga meminta sosialisasi lebih komprehensif terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Menurut mereka, kejelasan informasi diperlukan agar masyarakat tidak terjebak pada informasi simpang siur.

Muddain menegaskan kehadiran DPRD Kaltara di forum tersebut merupakan bentuk kesungguhan wakil rakyat memperjuangkan kebutuhan masyarakat hingga tingkat pusat. "Kalimantan Utara adalah daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan yang memiliki tantangan pembangunan tersendiri," ujarnya.

Bagikan
Sumber: narasipositif.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks