TARAKAN — Akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Margiyono, mengingatkan bahwa sektor unggulan Kalimantan Utara seperti perkebunan, perikanan tangkap, budidaya rumput laut, hingga industri hasil hutan sangat membutuhkan pasar ekspor yang luas. Menurutnya, produksi dari sektor-sektor itu tidak mungkin seluruhnya diserap oleh konsumsi domestik.
"Semua aktivitas ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan hingga industri kayu membutuhkan pasar ekspor. Produksi tersebut tidak mungkin seluruhnya hanya dikonsumsi di dalam daerah," ujarnya.
Komoditas Unggulan yang Terancam
Margiyono merinci sejumlah komoditas yang memiliki potensi besar di pasar internasional namun kini terhambat. Produk-produk tersebut meliputi kelapa sawit, kopi, kakao, bandeng, udang, kepiting, rumput laut, hingga hasil industri kayu.
"Kalau melihat struktur PDRB harga berlaku yang nilainya sekitar Rp156 triliun, sebagian besar aktivitas ekonomi kita membutuhkan pasar di luar daerah dan luar negeri," terangnya.
Konsumsi Domestik Tak Cukup Jadi Penampung
Kebutuhan konsumsi di dalam daerah dinilai hanya mampu menyerap sebagian kecil produksi. Permintaan datang dari rumah tangga, pelaku usaha seperti restoran, maupun kebutuhan pemerintah dalam berbagai kegiatan. Oleh karena itu, fasilitasi ekspor menurut Margiyono merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari.
Ia mendorong kementerian dan instansi terkait, termasuk sektor perdagangan dan karantina pertanian, untuk memberikan dukungan penuh terhadap aktivitas ekspor dari Tarakan.
Ada Sisi Positif di Balik Penghentian Sementara
Kendati demikian, Margiyono melihat penghentian sementara ekspor langsung juga bisa dimaknai dari sisi optimistis. Kebijakan ini bisa menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah produk melalui proses pengolahan sebelum dipasarkan ke luar negeri.
"Kalau barang primer diolah lebih dulu, nilai tambahnya akan lebih besar dan manfaat ekonominya juga akan lebih dirasakan masyarakat," jelasnya.
Kaitannya dengan Penertiban Tata Kelola Ekspor Satu Pintu
Margiyono menduga kebijakan ini berkaitan dengan penataan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui sistem satu pintu yang mulai diterapkan sejak 1 Juni. Langkah tersebut bertujuan memperbaiki sistem perdagangan sekaligus mencegah praktik ekspor yang dinilai kurang menguntungkan Indonesia, seperti penjualan melalui negara perantara dengan harga lebih rendah sebelum kembali diekspor ke negara tujuan.
"Bisa jadi ini bukan pelarangan, tetapi bagian dari penertiban tata kelola ekspor agar devisa hasil ekspor masuk dan diparkir di dalam negeri sehingga memberikan dampak terhadap penguatan rupiah," pungkasnya.
Margiyono sendiri lebih memilih pendekatan realistis, yakni mendorong agar komoditas primer seperti hasil perikanan, pertanian maupun perkebunan diproses terlebih dahulu sebelum diekspor. Dengan begitu, nilai ekonomi yang dihasilkan bisa lebih tinggi dan manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat Kalimantan Utara.
